DEWAN Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengimbau kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari PDIP agar menghemat anggaran belanja daerah. Imbauan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak dari perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Imbauan tersebut disampaikan lewat surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi, Darmadi Duranto serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, pada 5 Maret 2026. Hasto membenarkan surat tersebut. Ia mengatakan surat itu merupakan hasil rapat DPP PDIP yang diperluas dengan mengundang kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan DPRD.

“Dalam rapat tersebut dijelaskan sikap DPP PDIP untuk membantu rakyat akibat berbagai tekanan global sebagai dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran,” kata Hasto, Senin, 9 Maret 2026. 

Dalam surat tersebut, DPP PDIP mengatakan perang antara Amerika Serikar-Israel dan Iran akan memicu kenaikan harga minyak dunia dan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kenaikan minyak mentah dunia itu akan berimbas kepada kenaikan biaya distribusi barang dan harga pangan, serta menimbulkan inflasi.

“Setiap kenaikan satu dollar AS harga minyak mentah dunia akan berpotensi menambah beban subsidi minyak Indonesia hingga kurang lebih Rp 7 triliun,” demikian tertulis dalam surat DPP PDIP nomor 963/IN/DPP/III/2026 tersebut. 

Terdapat lima poin pesan DPP PDIP kepada kepala daerah dan anggota DPRD dari PDIP di dalam surat tersebut. Pertama, pimpinan DPRD diminta untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara efektif, konstruksi, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kedua, PDIP meminta kepala daerah dan DPRD untuk menghitung dan menganalisa dampak fiskal daerah terhadap APBD, termasuk potensi kenaikan belanja subsidi, belanja operasional, dan belanja pelayanan publik.

Ketiga, PDIP memerintahkan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memangkas serta menghemat anggaran. Yaitu, menghemat dan melakukan efisiensi anggaran dengan jalan memprioritaskan belanja yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.

Keempat, meminta kader PDIP untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi dengan memastikan stabilitas pasokan maupun keterjangkauan harga di masing-masing daerah.

Kelima, meminta kader PDIP untuk memperkuat program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pemilik usaha mikro kecil dan menengah, serta kelompok rentan lain.

Dalam penutup surat, PDIP menekankan bahwa instruksi tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, disiplin serta berpihak kepada masyarakat kecil sebagai bentuk realisasi terhadap ideologi partai.