SEJUMLAH mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyampaikan pernyataan sikap terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), pengiriman pasukan TNI ke Gaza, hingga hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Aksi digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Perwakilan aksi, Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, mengatakan sikap itu berangkat dari prinsip dasar berdirinya Republik Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Republik Indonesia didirikan sebagai pernyataan perang terhadap tatanan dunia kolonial sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Shofwan saat ditemui di lokasi, Sabtu, 7 Maret 2026.

Dalam pengamatan Tempo, hadir perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia hingga Universitas Sumatera Utara. Selain itu hadir pula perwakilan dari kalangan masyarakat sipil, akademisi hingga organisasi masyarakat pro Palestina lainnya. 

Sejumlah kebijakan luar negeri pemerintah saat ini dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut. Ia menilai langkah pemerintah justru menunjukkan kecenderungan mengikuti kepentingan kekuatan besar global. 

“Hari ini amanat dari konstitusi itu telah dilanggar dengan berbagai kebijakan yang menunjukkan ketundukan pada kekuatan imperialistik Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan Netanyahu,” ujar dia. 

Dalam pernyataan sikap tersebut, koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Pertama, mereka mendesak pemerintah dan DPR meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam BOP. Koalisi bahkan meminta Indonesia keluar dari organisasi itu jika dinilai tidak mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak menghentikan pelanggaran hukum internasional di Gaza. 

“Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia di dalam BOP dan keluar dari BOP jika terbukti tidak mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Shofwan.

Kedua, mereka menolak rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza jika dilakukan dalam kerangka mandat BOP, terutama apabila masih berkaitan dengan misi demiliterisasi. Menurut koalisi tersebut, langkah itu berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Palestina. 

“Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza dengan mandat BOP jika ISF masih bertugas melakukan demiliterisasi karena berpotensi menjadikan Indonesia sebagai alat pendudukan,” ujar Shofwan.

Ketiga, koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dinilai melanggar hukum internasional. Mereka menilai serangan tersebut berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.

Keempat, mereka mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat yang dianggap timpang dan merugikan kepentingan nasional.

Kelima, koalisi menilai penandatanganan perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat serta keterlibatan dalam BOP berisiko membawa Indonesia ke dalam praktik imperialisme global. Karena itu, menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dikoreksi melalui tekanan publik.

Keenam, mereka mendesak pemerintah mewujudkan keadilan sosial serta memperkuat pembangunan industri nasional demi kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia.

Ketujuh, koalisi mengajak berbagai elemen masyarakat membangun solidaritas kemanusiaan untuk menentang imperialisme dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. “Kami mengajak seluruh entitas masyarakat Indonesia membangun persatuan rakyat dalam solidaritas kemanusiaan melawan imperialisme,” kata Shofwan.