PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang mantan wakil presiden Jusuf Kalla untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara buka puasa yang juga mengundang berbagai pimpinan organisasi masyarakat Islam itu diagendakan pada Kamis sore, 5 Maret 2026.

Kalla diundang menghadiri agenda tersebut sebagai pimpinan organisasi Dewan Masjid Indonesia. “Pak JK diundang dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid, yang juga mengikuti agenda buka puasa bersama, di Istana Kepresidenan pada Kamis hari ini.

Selain Kalla, kata Nusron, pimpinan organisasi masyarakat Islam lainnya juga diundang. Beberapa tamu yang sudah hadir di Istana Kepresidenan termasuk Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Menurut Nusron, para tokoh agama Islam lainnya juga mendapat undangan berbuka puasa bersama dari Prabowo. Selain para pimpinan ormas, sejumlah pengasuh pondok pesantren besar juga diajak mengikuti agenda sore ini.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, yang juga politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo, mengatakan Kepala Negara bisa jadi akan mengajak para tokoh ormas berdiskusi saat acara buka puasa nanti. Salah satunya, kata dia, soal posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Muzani mengklaim, pada prinsipnya Prabowo terbuka menerima pemikiran dan pandangan dari semua pemimpin masyarakat. “Sehingga besok juga bagian dari upaya itu, presiden ingin mendengarkan pandangan-pandangan meskipun juga presiden nanti akan menyampaikan pandangan beliau tentang, cara pandangan beliau terhadap persoalan ini (Board of Peace),” kata Muzani pada Rabu, 4 Maret 2026.

Prabowo sebelumnya pernah mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026. Pertemuan ketika itu membahas keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian serta dampaknya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sejumlah pimpinan Ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia.

Ketika itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden menjelaskan alasan dan pertimbangan masuk ke Dewan Perdamaian kepada para tokoh ormas. Forum tersebut, kata dia, menjadi ruang menyampaikan pokok-pokok kebijakan agar dapat dipahami dan diterima berbagai kalangan.

“Saya kira pertemuan siang ini juga menjadi kesempatan bagi Bapak Presiden untuk menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan bisa dimengerti oleh semua pihak,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, 3 Februari 2026.