MAJELIS Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Ketua MPP PKS Mulyanto mengatakan, operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dengan sekutunya, Israel ke Iran, secara objektif telah mengubah konteks strategis yang melatarbelakangi pembentukan Dewan Perdamaian.

“Kami menilai sangat diperlukan evaluasi komprehensif dan sungguh-sungguh atas keanggotaan di BoP ini,” kata Mulyanto melalui pesan WhatsApp, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia memahami, sikap Indonesia yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif acapkali membawa negara berpartisipasi dalam berbagai forum global, tentunya dengan niat konstruktif mendukung stabilitas dan perdamaian.

Dalam isu Palestina, kata dia, posisi Indonesia juga konsisten dan tegas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina; mendorong penghentian kekerasan, perlindungan rakyat sipil, serta solusi adil berdasarkan hukum internasional, dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

Namun, Mulyanto melanjutkan, ketika aktor-aktor kunci dalam suatu arsitektur perdamaian terlibat eskalasi militer besar, maka menjadi lumrah apabila menggema pertanyaan terkait kredibilitas forum yang diinisiasi oleh negara kunci tersebut.

Alih-alih menjaga perdamaian, kata dia, AS justru memicu konflik dengan melancarkan serangan ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, akhir pekan lalu.

Dengan pertimbangan itu, Mulyanto mengingatkan agar pemerintahan Prabowo mengambil langkah strategis, termasuk menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional.

Ia mengatakan, apabila BoP tak lagi secara efektif berkontribusi pada deeskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk pembekuan partisipasi, perlu dipertimbangkan secara serius.

“Evaluasi terhadap keanggotaan di BoP bukan sikap emosional, tapi langkah rasional,” ujar Mulyanto.

Desakan kepada Indonesia untuk keluar dari BoP juga disampaikan pelbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, menilai BoP tidak efektif guna mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Penilaian ini diperkuat dengan penyerangan bersama Israel ke wilayah Iran.  

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, pembicaraan dalam BoP dihentikan sementara imbas kian bergejolaknya konflik di Kawasan Teluk. Pernyataan ini disampaikan Sugiono menanggapi desakan agar Indonesia keluar dari BoP.

“Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, ya. Semua perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran,” ucap Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, 3 Maret 2026

Keputusan bergabung dengan BoP dilakukan Prabowo kala menghadiri acara Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Kamis, 22 Januari lalu. 

Di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Prabowo membubuhkan tanda tangan di atas piagam BoP sebagai tanda persetujuan bergabung dengan forum yang dibentuk negeri sekutu dekat Israel itu.