MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendesak pemerintah untuk keluar dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian setelah Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel.

Permintaan ini disampaikan Anies lewat video yang diunggah ke akun Instagram-nya, @aniesbaswedan, pada Kamis, 5 Maret 2026. Mulanya Anies mengingatkan bahwa Indonesua lahir dari penolakan terhadap penjajahan.  

“Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Anies.

Anies juga mengatakan, Indonesia mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional saat mempelopori Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok.

Ia pun mempertanyakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” tanya Anies.

Menurut Anies, Board of Peace memang menjanjikan perdamaian secara tertulis. Namun ketuanya, Donald Trump, justru memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Serangan itu dilakukan tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru memakan korban jiwa sampai setingkat kepala negara.

“Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” kata Anies.

Anies berpendapat bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Menurut dia, bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. 

“Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” ujarnya.

Mantan calon Presiden dalam pilpres 2024 ini menegaskan, keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti-perdamaian, tetapi cara Indonesia menunjukkan bahwa bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. 

“Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius,” tutur Anies.

Desakan Anies menambah daftar tuntutan berbagai pihak agar Indonesia keluar dari status keanggotaan dari forum Dewan Perdamaian usai Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel, melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, akhir pekan lalu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, tokoh ormas Islam hingga mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia di BoP.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan lebih baik pemerintah Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace daripada dipermalukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Anwar mengatakan Indonesia adalah bangsa yang antipenjajahan, tetapi Trump mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina. Apalagi Indonesia menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Ia mengatakan nilai itu dilanggar oleh Donald Trump sebagai pencetus dan ketua BoP. 

Anwar pun mengatakan tidak ada lagi gunanya Indonesia bergabung Board of Peace kalau tidak bisa mengganti ketua BoP atau menjadi ketuanya. “Kalau tidak bisa, lebih baik mundur saja. Hal itu jauh lebih baik dan terhormat dari pada kita dibuat malu dan dipermalukan oleh Trump,” kata dia kepada Tempo, Kamis, 5 Maret 2026.

Sebelumnya, melalui surat yang disampaikan ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP.

Perwakilan Aliansi, Fathimah Azzahra, mengatakan surat ini merupakan peringatan terakhir bagi Prabowo untuk menuntaskan janjinya. Pada awal Februari lalu, Prabowo menyatakan akan menarik Indonesia dari BoP apabila tujuan tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina.

“Kami mengultimatum Presiden beserta jajarannya untuk memenuhi tuntutan ini dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum turunya murka rakyat Indonesia,” kata Fathimah dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 5 Maret 2026.

Majelis Ulama Indonesia juga mendesak agar pemerintah mencabut keanggotaan dari BoP melalui Tausiyah Majelis Ulama Indonesia dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026.

Alasannya, forum yang dibesut Presiden AS Donald Trump ini dianggap tidak efektif guna mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Penilaian ini diperkuat dengan sikap Trump yang melakukan penyerangan bersama Israel ke wilayah Iran. 

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan serangan ini menjadi bukti konkret bahwa Presiden AS Donald Trump sejatinya adalah perusak atau penghancur perdamaian. “Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan,” kata Sudarnoto melalui keterangan tertulis, Ahad, 1 Maret 2026.

Adapun Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid mengatakan, sebagai pendidikan tinggi yang menjunjung nilai keislaman, ke-Indonesiaan, dan kemanusiaan universal, UII perlu menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusional demi tegaknya negara yang beradab dan berperikemanusiaan. “UII mendesak pemerintah untuk mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian (BoP)” kata Fathul dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Maret 2026.

Keterlibatan Indonesia dalam BoP, ia melanjutkan, berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Forum Alumni Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mendesak Prabowo mundur dari BoP. Mereka menilai, operasi militer yang dilancarkan AS dengan sekutunya Israel ke Iran membuat BoP kian krisis legitimasi.

“Kredibilitas moral inisiator BoP menjadi sangat lemah ketika justru melakukan pelanggaran hukum internasional dan memicu perang,” kata juru bicara Forum Alumni Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, dalam keterangan tertulis pada Rabu, 4 Maret 2026.

Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 79 anggota menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP seharusnya dibahas secara terbuka dengan melibatkan DPR dan masyarakat. “Bukan diputuskan secara tertutup,” kata Ardi dalam pembacaan petisi masyarakat sipil menyikapi perjanjian dagang RI-AS dan keterlibatan Indonesia dalam BoP secara daring, Ahad, 1 Maret 2026.

Mereka menilai BoP yang dimaksud tidak merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, khususnya terkait mandat penyelesaian isu Palestina.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembicaraan dalam BoP dihentikan sementara imbas kian bergejolaknya konflik di Kawasan Teluk. Pernyataan ini disampaikan Sugiono menanggapi desakan agar Indonesia keluar dari BoP. “Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, ya. Semua perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran,” ucap Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, 3 Maret 2026.

Adapun keputusan bergabung dengan BoP dilakukan Presiden Prabowo Subianto di tengah acara Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Kamis, 22 Januari lalu. Di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Prabowo membubuhkan tanda tangan di atas piagam Dewan Perdamaian sebagai tanda persetujuan bergabung dengan forum yang dibentuk negeri Abang Sam, sekutu dekat Israel itu.