KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berharap BPJS memberikan program jaminan kesehatan bagi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Kata dia, jaminan kesehatan penting supaya semua orang dapat perlindungan. MBG sejauh ini sudah melayani 61,2 juta orang.

“Dalam pikiran kami bagaimana agar program jaminan memberi jaminan kepada penerima manfaat yang sebentar lagi mencapai puncaknya,” kata dia via zoom dalam Kick Off BPJS Kesehatan Tanggap di Kantor Pusat BPJS, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Prihati Pujowaskito. 

Sepanjang Januari hingga awal Maret 2026, kasus keracunan MBG dilaporkan masih terjadi. JPPI mencatat 1.242 korban pada Januari. Data lain menyebutkan hampir 2.000 pelajar keracunan di Januari 2026, sementara BGN menyoroti 47 kasus tersebar hingga 28 Februari 2026, terutama di wilayah Jateng, Jatim, dan Jabar. 

Sejauh ini sudah berdiri 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan BGN baru memberikan BPJS Sosial kepada 1,2 pekerja yang terlibat MBG. BGN berharap para pekerja itu mendapatkan BPJS Kesehatan. 

“Mudah-mudahan ada program baru yang sejauh ini masih harus kita kaji bersama,” kata dia. 

Selama ini BGN menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh relawan dan pekerja di SPPG. Iuran sebesar Rp16.800 per bulan per pekerja mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang dibayarkan langsung dari anggaran BGN tanpa memotong gaji. 

Jika terjadi kecelakaan kerja, pekerja diobati sampai sembuh, dan jika meninggal dunia akibat kerja, ahli waris mendapatkan santunan kematian, bahkan beasiswa anak hingga perguruan tinggi. Premi ditanggung pemerintah (BGN) melalui anggaran MBG. 

Kerja sama antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan memastikan kesejahteraan dan keamanan relawan dapur umum serta tim distribusi.