KEPALA Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keterlibatan Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Permintaan itu disampaikan seiring dengan telah dijalankannya operasi militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, ke wilayah Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam agresi tersebut.

“Kami mempersilakan pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan, mengevaluasi keterlibatan Indonesia di BoP,” kata Luluk melalui pesan WhatsApp, Senin, 2 Maret 2026.

Sejak Sabtu pagi, 28 Februari 2026, waktu setempat, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan itu menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa rakyat sipil.

Luluk menilai ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di Palestina telah membuka ruang keberanian baru untuk memperluas eskalasi kekerasan.

Ia khawatir pengabaian operasi militer yang menargetkan pembunuhan pemimpin negara berdaulat akan menyeret tatanan dunia ke sistem yang diatur oleh kekuatan militer, bukan oleh supremasi hukum.

“Ketika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun,” ujar Luluk.

Karena itu, dia mengatakan, DPP PKB menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk melakukan penyelidikan independen serta transparan atas operasi militer Israel dan AS ke Iran.

Kemudian, kata dia, PBB juga harus menjatuhkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran hukum internasional tanpa standar ganda, mendorong deeskalasi konflik dan jalur diplomasi, serta melindungi rakyat sipil dari dampak konflik yang kian meluas di kawasan Timur Tengah.

“Kemanusiaan tidak boleh kalah oleh kepentingan geopolitik, tak boleh tunduk pada dominasi kekuatan militer,” ucapnya.

Adapun keputusan bergabung dengan BoP dilakukan Presiden Prabowo Subianto di tengah acara Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Prabowo membubuhkan tanda tangan di atas piagam Dewan Perdamaian sebagai tanda persetujuan bergabung dengan forum yang dibentuk negeri Abang Sam. 

BoP diklaim bakal menangani konflik di berbagai belahan dunia, salah satunya di Gaza, Palestina.