KOMISI Nasional Haji mendesak pemerintah menyiapkan tempat penampungan sementara bagi jemaah umrah Indonesia yang tertahan di Timur Tengah akibat eskalasi perang di sekitar kawasan tersebut. Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan penutupan sejumlah bandara dan pembatalan penerbangan setelah serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran membuat ribuan jemaah terancam tidak bisa segera kembali ke Tanah Air.

Pilihan editor: Kisruh LPDP: Untuk Apa Sebenarnya Beasiswa Ini

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi. “Jika jalur penerbangan belum juga dibuka, pemerintah harus menyiapkan langkah darurat, termasuk menyediakan tempat penampungan sementara yang aman dan layak bagi jemaah,” kata Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Maret 2026.

Komnas Haji menilai langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah situasi perang yang belum bisa diprediksi kapan berakhir.

Dia berharap Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai leading sector penyelenggaraan umrah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri RI, maskapai penerbangan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), asosiasi haji dan umrah, serta otoritas Arab Saudi.

Selain penampungan sementara, Komnas Haji juga mendorong pembentukan pusat informasi untuk memastikan jemaah memperoleh kepastian mengenai jadwal kepulangan, akomodasi, serta bantuan logistik.

Mustolih menyoroti kemampuan finansial jemaah yang berbeda-beda. Sebagian berangkat dengan dana terbatas sesuai jadwal perjalanan. Penundaan kepulangan berpotensi menambah beban biaya akomodasi dan konsumsi, terutama bagi jemaah lansia atau yang sakit.

“Tidak semua jemaah punya cadangan biaya untuk tinggal lebih lama. Apalagi ada yang berangkat secara mandiri tanpa melalui biro travel,” ujarnya.

Komnas Haji juga mengimbau calon jemaah yang belum berangkat untuk menunda perjalanan hingga situasi kawasan benar-benar kondusif. Sementara jemaah yang masih berada di Arab Saudi diminta mengikuti arahan resmi pemerintah.

Umrah pada bulan Ramadan merupakan periode dengan lonjakan jemaah dari berbagai negara. Tahun ini diperkirakan sekitar lima juta orang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Eskalasi konflik dinilai tidak hanya berdampak pada jemaah, tetapi juga pada biro perjalanan, maskapai, dan sektor pendukung lainnya.

Komnas Haji berharap pemerintah segera menyiapkan skema darurat agar ribuan jemaah Indonesia yang tertahan tetap aman dan terlindungi hingga situasi kembali normal.

Tempo telah berupaya menghubungi Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ichsan Marsha, untuk meminta tanggapan soal kondisi jemaah umrah yang masih tertahan. Namun, ketiganya belum memberikan respons.