Respons DPR soal Rencana Prabowo Jadi Mediator AS-Iran

WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Dave, prinsip politik luar negeri bebas aktif menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak berpihak.

Namun, Indonesia juga diamanatkan untuk mendorong terciptanya dialog dan perdamaian. “Upaya mediasi ini sejalan dengan semangat tersebut, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai negara yang konsisten berkomitmen terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian global,” kata Dave ketika dihubungi pada Ahad, 1 Maret 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Komisi I DPR, kata politikus Partai Golkar ini, menekankan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Dave mengingatkan bahwa Indonesia harus mengedepankan sikap diplomatis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Dengan sikap tersebut, Indonesia diyakini mampu memainkan peran konstruktif dalam meredakan ketegangan di kawasan, sekaligus menunjukkan kepemimpinan moral di tingkat global,” ujarnya.

Adapun Israel melancarkan serangan tanpa provokasi sebelumnya terhadap Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Serangan terhadap Iran disebut dilakukan sebagai operasi militer gabungan antara AS dan Israel.

Menanggapi eskalasi militer di kawasan Timur Tengah ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Presiden Prabowo siap memfasilitasi dialog. Mediasi ini guna terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Prabowo bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.

Dave Laksono menegaskan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, apabila Prabowo benar-benar berangkat ke Teheran untuk menjalankan peran sebagai mediator. Menurut Dave, Indonesia harus menjaga posisi yang seimbang agar tetap netral dan tidak menimbulkan kesan berpihak pada salah satu pihak.

Lalu, aspek keamanan dan keselamatan Presiden beserta rombongan juga harus menjadi prioritas utama. “Mengingat kondisi di kawasan tersebut masih sangat dinamis,” katanya.

Selain itu, ujar Dave, langkah diplomasi yang dilakukan sebaiknya terintegrasi dengan upaya multilateral, baik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan demikian, Indonesia tidak bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsensus internasional yang lebih luas.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan rencana Prabowo menjadi mediator bagi AS dan Iran merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Upaya itu juga dianggapnya sesuai amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Namun demikian, TB Hasanuddin—begitu ia akrab disapa—mengingatkan bahwa langkah tersebut harus melalui perhitungan yang matang. “Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” ujar TB Hasanuddin melalui keterangan tertulis, pada Ahad, 1 Maret 2026.

TB Hasanuddin mengungkap setidaknya ada tiga pertimbangan utama yang perlu diperhatikan. Pertama, fasilitator dialog harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan ini menilai bahwa gerak diplomasi Indonesia saat ini lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel melalui keterlibatan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. “Sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujar Tubagus.

Kedua, fasilitator konflik membutuhkan komitmen serius. Menurut dia, Indonesia sebagai mediator harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. “Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” tutur TB Hasanuddin.

Ketiga, perlu kejelasan mengenai kepentingan nasional dalam konflik AS dan Israel dengan Iran ini. “Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator?” kata dia.

  • Related Posts

    Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Simak Ketentuannya

    Jakarta – Informasi libur sekolah dalam rangka Lebaran 2026 mulai banyak dicari menjelang Idulfitri. Pemerintah telah menetapkan jadwal resmi melalui surat edaran bersama terkait pembelajaran Ramadan serta libur nasional dan…

    Cara Melihat Gerhana Bulan Total Hari Ini: Waktu dan Link Live

    Jakarta – Gerhana Bulan Total terjadi hari ini, Selasa 3 Maret 2026, dan dapat disaksikan dari seluruh wilayah Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal sebagai Blood Moon karena pada fase puncaknya…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *