Eberta
KEMENTERIAN Pertahanan menyatakan rencana pengiriman 8.000 ribu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke jalur Gaza, Palestina masih dalam pembahasan. Salah satunya mengenai atribut yang akan dikenakan pasukan perdamaian Indonesia di International Stabilization Force bentukan Dewan Perdamaian itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menyatakan belum ada kepastian ihwal pemakaian helm biru atau blue helmet oleh pasukan perdamaian ini. Adapun blue helmets merupakan atribut yang dipakai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Untuk hal-hal teknis saat ini masih terlalu dini untuk dipastikan,” kata dia dalam keterangannya pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Meski demikian, Rico menyatakan atribut yang bakal dipakai oleh ribuan prajurit TNI di Gaza berdasarkan mandat tugas. “(Termasuk) desain misi dan pengaturan resmi yang ditetapkan kemudian,” ucap jenderal bintang satu ini.
Rico berujar keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional bentukan Dewan Perdamaian ini sebagai mandat mewujudkan perdamaian internasional. Salah satu rujukannya, ujar dia, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Kementerian Pertahanan, kata dia, saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto ihwal rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza tersebut. “Untuk waktu spesifiknya belum dapat kami sampaikan saat ini,” ucap dia.
Adapun atribut yang akan dipakai pasukan perdamaian Indonesia di Gaza turut dipertanyakan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Melalui cuitan di media sosial X, Dino meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk menjelaskan kepada publik ihwal helm berwarna sebagai tanda yang bakal dipakai prajurit.
Menurut dia, hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut. “Apakah pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Gaza akan gunakan blue helmets sebagaimana biasanya pasukan peacekeepers Indonesia selama ini. Mohon dapat dipastikan dan dijelaskan. Its a significant difference,” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri di akun X pribadinya @dinopattidjalal, Rabu, 25 Februari 2026.
Dua juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang dan Vahd Nabyl belum menjawab pertanyaan Tempo. Pesan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya urung dibalas hingga berita ini ditulis.
