SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan proyek makan bergizi gratis atau MBG tidak mengurangi program pemerintah di sektor pendidikan. Teddy menyampaikan klaim tersebut sebagai respons atas tudingan bahwa proyek unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memangkas pos pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Teddy berkata ada pihak-pihak yang menyampaikan bahwa MBG mengurangi belanja di sektor pendidikan. Menurut Teddy, pihak yang tidak dia sebutkan identitasnya itu menuding kebijakan tersebut membuat sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak sejahtera.

Ia berujar ingin meluruskan pemahaman yang dia anggap salah tersebut. “Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026.

Program MBG, kata Teddy, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya, dia berujar, untuk siswa yang masih mengenyam pendidikan baik di tingkat usia dini hingga sekolah menengah atas.

Teddy berujar alokasi anggaran MBG dan anggaran pendidikan di APBN sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun lalu. “Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini,” tuturnya.

Pemerintah dan DPR, dia berujar, menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai dengan amanat mandatory spending atau belanja wajib pendidikan di konstitusi. “Dan semua hal itu, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” kata Teddy.

Dalam APBN tersebut, Teddy berkata, alokasi untuk program pendidikan tidak berkurang. “Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ucap dia.

Teddy berkata tidak ada program pendidikan yang dihentikan setelah MBG mulai beroperasi. Bahkan, dia mengklaim, program-program itu justru ditambah oleh pemerintah. Ia memberi contoh sejumlah program di sektor pendidikan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar hingga Sekolah Rakyat.

Teddy berkata Presiden Prabowo juga berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak meski urusan sekolah adalah tanggung jawab pemerintah daerah. “Faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi,” kata Teddy.

Presiden, Teddy menyampaikan, juga memberi insentif kepada guru non-aparatur sipil negara hingga guru honorer. “Anda bayangkan, selama 20 tahun insentif (guru honorer) itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu menjadi Rp 400 ribu,” ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebelumnya membantah klaim pemerintah yang menyebut MBG tidak mengambil jatah dana pendidikan dalam APBN 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Maria Yohana Esti Wijayanti, mengatakan anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan 2026 yang totalnya Rp 769 triliun.

Menurut Esti, hal itu terbukti dalam Undang-Undang APBN 2026 dan lampiran Peraturan Presiden tentang rincian APBN. “Di situ secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak Rp 223,5 triliun,” kata dia saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.