Jakarta –

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyayangkan impor 105 ribu unit pikap dari India. Mufti Anam meminta proses impor pikap tersebut dibatalkan lantaran dinilai tak transparan hingga Komisi VI DPR yang menjadi mitra Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara tak pernah tahu rencana itu.

“Saya terus terang sangat kecewa dengan polemik impor 105.000 pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara, kami tidak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan dalam rapat mengenai rencana impor dalam skala sebesar ini sehingga kami kaget tiba-tiba tahu dari media mereka impor 105.000 pikap,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Jumat (26/2/2026).

Ia mengatakan impor 105 ribu pikap bukan transaksi biasa, tetapi memiliki dampak luas ke industri otomotif hingga lapangan kerja di RI. Mufti Anam lantas menyoroti sejumlah unit pikap yang sudah tiba di RI.

“Ironisnya, kita justru mengetahui rencana ini dari pemberitaan. Bahkan ketika Wakil Ketua DPR sudah meminta penundaan, dan Menteri Koperasi sendiri menyatakan menunggu Presiden kembali ke Tanah Air, faktanya ribuan unit sudah tiba di Indonesia,” kata Mufti Anam.

“Artinya, ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah dirancang. Pertanyaannya, kenapa DPR sebagai mitra pengawas tidak pernah diajak bicara? Kepada siapa Agrinas bertanggung jawab? Atas perintah siapa? Untuk kepentingan siapa yang bahkan user yang akan menggunakannya tidak tahu,” sambungnya.

Menurutnya, momen ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong otomotif dalam negeri. Mufti menilai kebijakan impor ini kontradiktif dengan program kemandirian yang diusung oleh pemerintah.

“Ini seharusnya momentum untuk mendorong TKDN, mendorong pabrikan dalam negeri, bahkan menjadi pintu masuk penguatan mobil nasional, bukan justru malah membuka karpet merah bagi produk impor. Kita sering bicara hilirisasi, kemandirian industri, bahkan membanggakan produk seperti Maung sebagai simbol kebangkitan manufaktur dalam negeri. Tapi di saat yang sama, kebutuhan 105 ribu unit kendaraan justru diberikan ke luar negeri. Ini kontradiktif. Jangan sampai slogan kemandirian hanya jadi omon omon,” ungkapnya.

Mufti mengusulkan rencana impor 105 ribu unit pikap dari India itu untuk dibatalkan. Ia tak ingin program tersebut justru menjadi beban jangka panjang.

“Saya tidak hanya meminta ditunda, tapi dibatalkan. Sudah sangat jelas prosesnya tidak transparan dan tidak melalui perencanaan matang, maka lebih baik dibatalkan daripada menjadi beban jangka panjang,” ujar Mufti.

“Jangan sampai Koperasi Desa yang seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat berubah menjadi pintu masuk impor. Jangan sampai atas nama membangun desa, kita justru mematikan industri dalam negeri dan memperlemah daya saing sendiri,” sambungnya.

Ia menyarankan untuk memprioritaskan produk Tanah Air. Mufti berharap kebijakan yang berdampak besar seperti itu untuk diputuskan bersama-sama.

“Kalau niatnya membangun desa dan menguatkan industri nasional, ya jangan bikin kebijakan yang saling bunuh. Jangan ngomong bela produk nasional, tapi praktiknya justru impor besar-besaran,” ungkap Mufti.

“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan hal ini secara di DPR. Karena bagi kami, uang negara, masa depan desa dan nasib industri dalam negeri bukan hal yang bisa diputuskan secara diam-diam,” tambahnya.

Impor Ditunda

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ke RI ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air. Kendati demikian, ia menyebut impor mobil tersebut bukan kewenangan pihaknya.

“Kan kemarin sudah diputuskan, itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi. Jadi itu sudah diputuskan ditunda, sampai menunggu Pak Presiden datang,” ujar Menkop Ferry setelah menjadi pembicara di Sarasehan 99 Ekonomi Syariah Indonesia, Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Ia menyebut kebijakan impor 105 ribu unit mobil pikap asal India untuk Koperasi Merah Putih itu menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Tunggu Bapak Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons rencana impor mobil pikap dari India untuk kegiatan operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi sorotan. Dasco meminta pemerintah menunda dulu rencana tersebut.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

(dwr/ygs)