Eberta
MANTAN Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud Md menyoroti pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai, ihwal penentang proyek pemerintah sebagai pelanggar HAM.
Dia mengatakan, apa yang disampaikan Pigai, bahwa mereka yang menghalangi proyek pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG); Kopdes Merah Putih; maupun Sekolah Rakyat menentang HAM memang tak sepenuhnya keliru.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Tetapi, juga perlu diingat siapa pun pemerintah yang mengelola negara dengan tidak profesional juga melanggar HAM,” kata Mahfud dalam siniar Terus Terang yang ditayangkan akun YouTube Mahfud MD Official, dilihat Tempo, Jumat, 27 Februari 2026.
Dia menjelaskan, pemerintah yang mengelola negara dengan tidak profesional sehingga menimbulkan korupsi dan keborosan di sana sini, serta menimbulkan ketidakseimbangan manfaat antara keperluan diplomasi dan kepentingan rakyat juga termasuk melanggar Hak Asasi Manusia.
Mahfud mengingatkan, konteks pelanggaran terhadap HAM tidak sekadar berapa pada aspek sipil dan politik. Namun, juga menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan hidup.
“Jadi, jangan hanya berbicara kasih makan orang. Pengelolaan negara yang tidak benar juga merupakan pelanggaran HAM,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Pada Jumat pekan lalu, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan mereka yang berkeinginan menghapus proyek MBG, Kopdes Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat sama saja dengan menentang HAM. Alasannya, proyek-proyek itu berpihak pada rakyat dan sejalan dengan prinsip HAM.
Pigai menuturkan, dirinya tak melarang masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap proyek atau kebijakan pemerintah, termasuk MBG. Namun, ia meminta agar kritik tersebut disampaikan secara membangun dan bukan bertujuan untuk menghapus kebijakan.
“Negara wajib memiliki kewajiban untuk satu, memberi jaminan kebutuhan hidup atas sandang, pangan, dan papan. Wajib. Itu kewajiban negara, enggak ada hubungan dengan politik, dan itu keinginan PBB melalui UNICEF (United Nations Children’s Fund) bagi orang kecil. Kenapa Anda menolak dan menentang?” kata Pigai.
