ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indrajaya meminta pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang urgensi pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pelatihan komponen cadangan (Komcad). Menurut politikus PKB itu, semangat bela negara tidak boleh menggeser prinsip ASN yang independen dan berfokus pada pelayanan publik.

Sehingga untuk menghindari persepsi militerisasi birokrasi, Indrajaya mendorong pemerintah secara transparan menyampaikan bagaimana tujuan dan kurikulum pelatihan. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui apakah pelatihan itu difokuskan untuk kedisiplinan dan manajemen krisis, atau sungguh-sungguh mengarah pada aspek pertahanan militer.

“Pertahanan modern hari ini tidak lagi semata-mata berbicara soal persenjataan, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan dan kualitas sumber daya manusia,” kata Indrajaya dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat, 27 Februari 2026.

Indrajaya mengatakan wacana pelatihan ASN ini telah lama bergulir dan memiliki dasar hukum yang jelas bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ia menilai beleid itu memang membuka ruang partisipasi bagi warga negara dalam pelatihan komponen cadangan.

Kendati begitu, dia meyakini publik perlu mendapatkan penjelasan yang memadai mengapa kebijakan ini perlu direalisasikan sekarang dalam konteks situasi nasional. Apalagi di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran, maka patut dipertanyakan bagaimana skema pembiayaan program pelatihan Komcad.

“Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran program ini dialokasikan dan apa parameter keberhasilannya. Jangan sampai di satu sisi pemerintah berbicara efisiensi, tetapi di sisi lain justru membuka ruang pemborosan baru,” ujar dia.

Indrajaya mengusulkan agar pelatihan bagi ASN difokuskan pada aspek penguatan kapasitas pelayanan publik, ketahanan nasional non-militer serta peningkatan respons terhadap kondisi darurat seperti bencana. Menurut dia, efektifitas komponen cadangan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah peserta, melainkan pada kejelasan doktrin, konsistensi latihan, integrasi dengan sistem, tata kelola yang transparan hingga dukungan anggaran berkelanjutan.

Menurut Indrajaya, penguatan pertahanan dan pelayanan publik harus berjalan secara beriringan serta seimbang. “Negara harus kuat, birokrasi harus profesional, dan rakyat harus merasa aman serta terlayani.”

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan diikutsertakan menjadi komponen cadangan.  Program direncanakan mulai berjalan semester pertama 2026.

Sjafrie menjelaskan, pelibatan ASN sebagai komponen cadangan bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Ia menyebutkan ASN berusia 18-35 tahun akan diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dasar militer. Setelah rangkaian pelatihan tersebut selesai, para ASN akan dipulangkan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan pengabdian.

Sjafrie memastikan para ASN yang telah menjadi komponen cadangan tidak akan diproyeksikan untuk menggantikan tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai ujung tombak keamanan negara. Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Brigadir Hengki Yuda Setiawan mengatakan ASN yang akan mengikuti pelatihan komponen cadangan ini akan mendapatkan uang saku Rp 1,8 juta.

Perwira tinggi tentara angkatan darat itu menuturkan nominal uang saku tersebut memang lebih kecil dibanding pelatihan komcad masyarakat non-ASN. Alasannya, pelatihan komcad ASN berlangsung lebih singkat dibanding pelatihan komcad pada umumnya yang dilaksanakan selama tiga bulan.