DEWAN Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk pemilihan umum 2029 tetap menggunakan besaran 4 persen, alias tidak berubah dari yang sebelumnya.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menilai, besaran ambang batas sebesar 4 persen sudah mencukupi, sehingga tak perlu lagi diusulkan kenaikan atau pengurangan.

“4 persen seperti sebelumnya cukup baik dipertahankan,” kata Kholid dalam keterangan tertulis pada Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menuturkan, jika angka parliamentary threshold dinaikan dari 4 persen, maka kans kian banyaknya suara terbuang juga akan semakin besar. Di sisi lain, penurunan signifikan akan memicu sistem multipartai ekstrem.

PKS, kata dia, menilai ambang batas dalam kontestasi tetap diperlukan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik. “Parliamentary threshold harus tetap ada, kami usulkan angkanya tetap di 4 persen,” ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 116/PUU-XVIII/2023 memutuskan menghapus parliamentary threshold sebesar 4 persen yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat jika ketentuan parliamentary threshold tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. 

Mahkamah melanjutkan, ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan selanjutnya sepanjang telah dilakukan perubahan.

Lantas, sejumlah partai politik mengusulkan perubahan parliamentary threshold dengan merujuk putusan Mahkamah. PAN misalnya, mengusulkan penghapusan agar suara tidak terbuang sia-sia.

Sementara Partai NasDem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 7 persen untuk diberlakukan di Pemilu 2029. Alasannya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan.