SEJUMLAH anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP membantah klaim pemerintah yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tidak mengambil jatah dana pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayanti mengatakan anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan 2026 yang totalnya Rp 769 triliun.

Menurut Esti, hal itu terbukti dalam Undang-Undang APBN 2026 dan lampiran Peraturan Presiden tentang rincian APBN. “Di situ secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak Rp 223,5 triliun,” kata dia saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi X DPR, Adian Napitupulu, juga menegaskan bahwa mereka ingin meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai polemik sumber anggaran MBG. Para pengurus PDIP di tingkat provinsi maupun kota disebut mempertanyakan bagaimana kebenaran dari penggunaan dana pendidikan untuk Badan Gizi Nasional.

Namun, masyarakat kebingungan lantaran informasi itu dibantah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti hingga Wakil Menteri Haji dan Umrah Danil Anzar Simanjuntak. Oleh karena itu PDIP mengklaim mereka perlu mengungkap kebenaran informasinya berdasarkan data dan peraturan yang ada.

Adian mengatakan, UU APBN 2026 dan lampiran penjelasannya dengan sendirinya bisa membantah klaim para menteri tersebut. “Kita mau menyampaikan bahwa ternyata anggaran MBG ini memang benar diambil dari anggaran pendidikan,” ujar dia.

Adian juga menyampaikan bahwa merujuk dua dokumen itu maka dapat dipastikan bahwa anggaran MBG tidak didapatkan dari hasil efisiensi anggaran pemerintah sebagai mana yang diklaim oleh pejabat. Menurut dia, informasi ini penting untuk disampaikan agar masyarakat memahami dengan jelas dan tidak terjebak dalam kabar yang simpang siur.

Perdebatan publik sebelumnya mencuat setelah muncul klaim bahwa MBG mengambil porsi anggaran pendidikan. Pemerintah menekankan program tersebut tidak menggerus alokasi pendidikan, melainkan berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur dan bantuan pendidikan.

Namun, merujuk lampiran Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, anggaran MBG tercantum dalam pos anggaran pendidikan. Dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sekitar Rp 223 triliun dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program MBG.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan di kementeriannya. Ia memastikan program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperluas pada 2026.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Timur, Kamis, 19 Februari 2026.