MENTERI Luar Negeri Sugiono mendukung pembentukan kantor penghubung atau liaison office Otoritas Palestina di Dewan Perdamaian. Menurut Sugiono, kantor tersebut akan membantu komunikasi Otoritas Palestina dengan Board of Peace soal misi perdamaian di Jalur Gaza.

Sugiono menyampaikan sikap tersebut saat bertemu Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss pada awal pekan ini.

Dalam pertemuan itu, Sugiono membicarakan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Sugiono mengatakan partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan misi kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Februari 2026.

Menurut Sugiono, saat ini Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace yang membawahi ISF. Komunikasi antara Otoritas Palestina dengan Board of Peace akan dilangsungkan dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Sugiono menyampaikan Indonesia akan memastikan proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dia menegaskan Indonesia berkomitmen menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya solusi dua negara antara Palestina dan Israel.

Indonesia telah berkomitmen mengirimkan 8.000 prajurit ke Jalur Gaza, lebih banyak dari negara lain yang terlibat dalam ISF. Total pasukan gabungan untuk misi di Jalur Gaza diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu prajurit.

Rencana pengiriman pasukan gabungan ISF ke Jalur Gaza sebelumnya diumumkan dalam rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Konferensi itu berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat dan dihadiri para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) Ali Shaath.

Nickolay Mladenov, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, mengatakan bahwa rekonstruksi Gaza bergantung pada pelucutan senjata. “Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya,” kata Mladenov.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa kelompok Palestina itu terbuka terhadap pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza. Namun ia menolak campur tangan apa pun dalam urusan internal wilayah tersebut.

“Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza,” ujar Wassem yang dilansir dari Al Arabiya.D