MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, seharusnya masyarakat menengah ke atas tak akan berpengaruh terhadap kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dia turut menyindir perokok yang dinilainya mampu mengeluarkan uang senilai lebih dari Rp 42 ribu dalam sebulan.

“Menengah ke atas Rp 42 ribu, harusnya bisa deh. Laki-laki beli rokok, kan, lebih dari Rp 42 ribu sebulan,” kata Budi saat ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.

Budi mengatakan, seharusnya kenaikan iuran BPJS itu tak akan berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat miskin. “Kalau tarif dinaikkan, untuk orang miskin desil 1-5 itu enggak ada pengaruhnya,” ujarnya.

Menurut Budi, masyarakat yang berada di desil 1-5 iurannya ditanggung oleh pemerintah, sehingga tak terdampak. Kelompok yang akan terdampak kenaikan iuran BPJS adalah masyarakat di desil 6-10.

Kenaikan iuran itu, menurut Budi, juga sudah tak bisa lagi ditunda karena selama ini dana BPJS selalu defisit. Dia mengatakan selama ini banyak rumah sakit mengalami kesulitan operasional. “Itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” ujar Budi.

Saat ini. pemerintah belum menyebutkan berapa kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut. Berdasarkan angka iuran BPJS mandiri sebelumnya, tarif iuran BPJS untuk kelas 1 sebesar Rp 150 ribu per orang/bulan, kelas 2 sebesar Rp 100 ribu per orang/bulan, dan kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang/bulan (dengan Rp 7 ribu sudah disubsidi dari pemerintah).