BADAN Gizi Nasional melaporkan hingga hari ini terdapat 24 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani program makan bergizi gratis. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan ribuan SPPG tersebut dibangun melalui skema kerjasama dengan berbagai instansi hingga perorangan.

Dadan mengklaim pembangunan dapur MBG melalui skema kemitraan seperti ini mempermudah sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan. “Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah program makan bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Merauke,” kata Dadan melalui keterangan tertulis pada Senin, 23 Februari 2026. 

Selain itu, Dadan mengklaim skema kemitraan yang dipilih pemerintah untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini lebih menghemat waktu dan anggaran. Karena itu, kata Dadan, BGN akan memberikan insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp 144 juta per bulan. “Skema ini jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri,” kata dia. 

Pemberian insentif kepada dapur ini sebelumnya menjadi heboh di media sosial. Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mempertanyakan pemberian insentif di tengah pelaksanaan SPPG yang masih karut-marut. Misalnya, kualitas menu yang tidak sesuai dengan standar dan maraknya kasus keracunan.

Anggota MBG Watch itu menilai belum ada jaminan dapur tidak mengambil keuntungan berlebih dari nilai porsi yang ditetapkan, yakni Rp 10 ribu dan Rp 8.000. Menurut Agus, SPPG memiliki diskresi besar dalam menentukan jumlah porsi.

Situasi ini, kata dia, membuka ruang penyimpangan karena tidak ada kepastian bahwa dapur benar-benar mendistribusikan 3.000 porsi atau jumlah tersebut hanya klaim administratif. “Jangan-jangan ada mark-up volume penerima manfaat. Bisa saja secara faktual mendistribusikan 2.000 porsi, tapi yang diklaim 3.000,” ujar Agus, Selasa, 17 Februari 2026.