160 Prodi Baru Dokter Spesialis dan Subspesialis Dibuka

Prabowo menyebut Indonesia masih kekurangan 70 ribu dokter spesialis dan 140 ribu dokter umum.

25 Februari 2026 | 11.26 WIB

PEMENUHAN kekurangan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia mulai dikebut. Sebanyak 160 program studi (prodi) baru yang terdiri dari 128 program pendidikan dokter spesialis dan 32 subspesialis dengan total kuota 8.650 orang akan dibuka tahun ini. Calon peserta bisa kuliah secara gratis hingga lulus namun harus menjalani ikatan dinas dari pemberi beasiswa.

Ketua Satuan Tugas Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tri Hanggono Achmad mengatakan, prodi baru bagi pendidikan dokter spesialis itu dibuka di 11 provinsi yang pertama kali memiliki spesialis di fakultas kedokteran perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Kampusnya seperti Universitas Jambi, Universitas Bengkulu, Universitas Batam, Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura, Universitas Palangkaraya, Universitas Tadulako, Universitas Halu Uleo, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Patimura, Universitas Cenderawasih.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Sementara 32 program studi baru dokter subspesialis menurut Tri, oleh kampus yang sebelumnya membuka pendidikan dokter spesialis dan telah mapan. Umumnya perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum (PTNBH) seperti Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Hasanuddin.

“Pendidikan subspesialis ini tidak hanya menambah jumlah dokter tapi juga memenuhi kebutuhan dosen karena dosen dokter spesialis harus berkualifikasi subspesialis,” ujar Tri kepada Tempo, Selasa 24 Februari 2026.

Pembukaan program studi baru dokter spesialis dan subspesialis itu menurut Tri dicanangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada 22 Juli 2025. Hal tersebut juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto lewat pidato kenegaraan saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 15 Agustus 2025.

Prabowo juga menyebut Indonesia masih kekurangan 70 ribu dokter spesialis dan 140 ribu dokter umum. Beberapa penyebabnya menurut Tri, di antaranya berkaitan dengan akses pendidikan. “Akses itu juga ada beberapa sebab, karena pusat pendidikannya yang ada sekarang terbatas, atau biayanya,” kata mantan dekan fakultas kedokteran dan eks Rektor Unpad itu.

Tri mengatakan penyelenggara pendidikan program studi dokter spesialis itu kini hampir di semua provinsi. Pembukaan program studinya berdasarkan kebutuhan Kementerian Kesehatan yang diprioritaskan sesuai syarat tujuh spesialis dasar di rumah sakit yakni bedah, kebidanan, anak, penyakit dalam, anastesi, radiologi, dan patologi klinik.

“Pembukaannya ditargetkan mulai semester genap Maret ini, sekarang sudah mulai terima mahasiswa baru,” ujarnya.

Khusus pada 160 program studi dokter spesialis dan subspesialis yang baru dibuka menurut Tri, daya tampungnya disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit di suatu daerah. Misalkan suatu universitas membuka spesialis kebidanan dengan kuota empat orang, maka calon mahasiswa barunya sudah mendapat kepastian kelak akan bertugas di rumah sakit mana.

“Kalau calon mahasiswa baru tidak mau ditempatkan maka dia tidak bisa mendaftar,” kata Tri. Pola seperti ikatan dinas itu menurutnya merupakan salah satu cara untuk mengatasi penumpukan dokter spesialis di perkotaan.

Ada pun calon mahasiswa yang setuju untuk terikat, biaya kuliahnya akan ditanggung oleh beasiswa penuh. Sumber dananya menurut Tri bisa dari rumah sakit pemerintah, swasta, atau pemerintah daerah seperti di Maluku, yang akan memanfaatkan keahlian dokter spesialis di wilayahnya. Sumber lain beasiswa itu bisa dari lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) namun jumlahnya terbatas. Sesuai kontrak di awal kuliah, mahasiswa yang mangkir dari perjanjian beasiswa akan dikenai sanksi.

Program percepatan ini menurutnya akan menambah jumlah peserta didik baru dokter spesialis hingga 60 persen dari penerimaan rutin tahunan yang berkisar 5.000 mahasiswa.

Tri optimistis peminat spesialis bakal membeludak karena pendidikan dokter setiap tahun meluluskan sekitar 12 ribu orang yang kebutuhannya bakal terpenuhi hingga 2028. Sehingga proyeksinya ke depan mayoritas sekolah kedokteran mengarah ke program spesialis. “Kebutuhannya besar, tidak mungkin prodi spesialis tidak ada peminat,” ujarnya.

Sebagai gambaran dari laman Unpad, biaya pendidikan spesialis di kedokteran misalnya pada 2026 kelas reguler, berkisar antara Rp 15-26 juta per semester dan membayar iuran pengembangan institusi (IPI) dari Rp 10 – 30 juta. Sementara biaya pendidikan spesialis kedokteran gigi, mulai dari Rp 19 – 51 juta, dengan uang IPI antara Rp 10-40 juta.

Menyangkut ketersediaan dosen dari pembukaan program dokter spesialis baru ini, menurut Tri, diterapkan tiga mekanisme perekrutan. Universitas bisa menyiapkan secara mandiri, kemudian ada skema konsorsium yang menggabungkan jumlah dosen sesuai persyaratan oleh dua pengusul program studi dari perguruan tinggi. Kemudian ada juga skema pencangkokan, dimana pengusul program studi spesialis memenuhi jumlah dosen dengan dukungan dari fakultas kedokteran mitra atau pembinanya dalam jangka waktu yang ditentukan.

Selain itu, dokter rumah sakit juga bisa menjadi dosen spesialis. Regulasinya menurut Tri mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi Karier dan Penghasilan Dosen.

Aturan itu mengakomodasi siapa saja orang di rumah sakit yang berkompeten atau memenuhi syarat keahlian dan mau berkomitmen selama 37,5 jam per minggu ikut terlibat dalam pendidikan. “Dia bisa diangkat perguruan tinggi sebagai dosen dengan status NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan),” ujarnya.

Dokter secara legal bisa menjadi dosen setelah lama menjadi dokter spesialis di rumah sakit. Peluang itu dinilai Tri jadi saling menguntungkan. Praktisi dokter bisa menjadi dosen, dan bagi perguruan tinggi mendapatkan tenaga pengajar dengan tetap menjaga standar kompetensinya. “Teorinya, dia belajar sambil bekerja dan sebaliknya, jadi tidak mengurangi kinerja dokter spesialis dalam pelayanan,” kata Tri. Dokter sebagai pendidik pun akan mendapat bahan untuk menulis karya ilmiah.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Khairul Munadi mengatakan akselerasi program pendidikan dokter spesialis itu menambah total prodi dari 366 menjadi 526. Kemitraannya melibatkan 350 rumah sakit yang mayoritas atau 60 persen lebih diantaranya milik pemerintah daerah.

“Sebanyak 13 fakultas kedokteran menempatkan 1.200 residen tingkat mandiri per tahun di lebih dari 160 rumah sakit,” katanya saat peluncuran prodi spesialis wilayah Jawa Barat di kampus Unpad, 18 Februari 2026.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi di acara yang sama, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, saat ini masih kekurangan sekitar 30 ribu orang dokter spesialis untuk mencapai rasio ideal yang ditetapkan yaitu 0,28 dokter spesialis per seribu penduduk. Saat ini 40 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) di Indonesia belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.

“Di Jawa Barat ada RSUD yang mengalami penurunan pendapatan dan sedang mengalami kritis, salah satunya karena jumlah dokter spesialisnya belum terpenuhi,” katanya.

Menurut Vini daerah Jawa Barat selatan sampai sekarang kurang diminati dokter spesialis. Jumlah dokter 32 ribu orang tapi sebarannya belum merata. Dari hasil cek kesehatan gratis diketahui 44 persen masalah warga Jawa Barat yaitu karies gigi, sementara jumlah dokter gigi masih kurang yaitu 208 orang. Selain itu ada laporan lain bahwa dua dokter subspesialis gigi di RSUD telah keluar dan lebih memilih kerja di rumah sakit swasta.