INFO TEMPO — DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya mendukung Program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu. Namun, terbatasnya kuota bantuan setiap tahun dinilai belum mampu menjawab tingginya kebutuhan di tingkat kelurahan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, alokasi bantuan pemerintah untuk program tersebut masih sangat terbatas, sementara jumlah rumah tidak layak huni yang perlu diperbaiki jauh lebih banyak. “Dalam satu kelurahan maksimal dua rumah per tahun. Sementara kebutuhannya lebih dari itu,” ujar Wibi.

Menurut dia, kondisi tersebut menuntut kolaborasi dan partisipasi masyarakat agar kebutuhan hunian layak tetap terpenuhi. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah,” ucapnya. Ia mencontohkan praktik gotong royong dalam kegiatan bedah rumah di RT 10 RW 07, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Perbaikan dilakukan dengan dana kolektif para donatur, dan Wibi turut berpartisipasi.

Skema pendanaan kolektif serupa juga dilakukan di Cengkareng, Jakarta Barat, untuk membantu warga disabilitas kurang mampu. Program bedah rumah tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin. “Patut diacungi jempol. Lewat aksi bedah rumah ini, mereka menunjukkan sisi humanis yang luar biasa,” katanya.

Thamrin mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan celengan sosial di setiap kantor dinas. Skema ini diharapkan dapat mempercepat bantuan ketika ada rumah warga yang membutuhkan perbaikan, tanpa harus menunggu proses anggaran yang panjang. “Saya sangat mendukung kalau cara gotong royong seperti ini dicontoh oleh dinas-dinas lain di Jakarta,” ujarnya.

Menurut Thamrin, pola gotong royong tidak hanya mempercepat perbaikan rumah warga, tetapi juga mempererat hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. “Aksi ini juga bikin hubungan antara petugas pemerintah dan rakyat jadi lebih adem dan akrab karena ada rasa saling peduli,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar renovasi rumah disesuaikan dengan kebutuhan penghuni disabilitas, terutama jika bangunan bertingkat. “Desainnya harus benar-benar dipikirkan supaya mereka tidak kesulitan naik-turun atau beraktivitas,” ujar Thamrin.

Selain itu, ia menekankan mendorong penguatan anggaran Program Bedah Rumah melalui APBD, sekaligus memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan. (*)