‎BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggapi video beredar ihwal pengakuan warga terdampak bencana diminta kembali ke tenda pengungsian setelah menerima kunci hunian sementara atau huntara. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, informasi tersebut tidak benar.

‎”Pasti tidak ada itu,” kata dia dalam keterangannya dikutip Selasa, 24 Februari 2026. Dia mengaku belum melihat video pengakuan warga terdampak bencana di Aceh Tamiang itu.

Namun, ujar Abdul, secara prinsip pembangunan hunian sementara oleh pemerintah ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal untuk para pengungsi. “Wong huntara itu memang ditujukan agar orang tak ada lagi yang (tinggal) di tenda pengungsian,” ucapnya.

‎Adapun video pengakuan seorang warga lansia diusir dari huntara diunggah pemilik akun Instagram @mufaiisme. Dalam takarir unggahan itu pemilik akun menuliskan bahwa seorang nenek yang telah mendapat kunci huntara, justru diminta kembali tinggal di tenda pengungsian. Video itu telah ditonton 53 ribu warganet dan mendapat 144 komentar.

Video singkat itu menampilkan seorang nenek tengah berdiri sendirian di depan tenda pengungsian berwarna oranye. Nenek itu kemudian ditanya oleh perekam apakah diminta kembali ke tenda setelah menerima kunci untuk menempati huntara. Nenek itu hanya mengangguk sembari mengiyakan pertanyaan tersebut. Tak dijelaskan dalam video pihak yang menyuruh warga terdampak bencana itu kembali ke tenda.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan belum mengetahui kabar tersebut. “Media sosial kadang berbeda dengan fakta di lapangan. Saya akan cek,” ujar Tito, Ahad, 22 Februari 2026.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera per awal Februari ini, total pembangunan huntara di tiga provinsi tersebut mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah rampung atau setara 24 persen dari total rencana. 

Rinciannya, di Provinsi Aceh sebanyak 3.248 unit dari total 15.934 huntara selesai dibangun. Sedangkan di Sumatera Utara mencatat progres 539 unit huntara sudah selesai dari total 947 unit yang direncanakan atau sebesar 57 persen. Adapun Sumatera Barat telah memiliki 476 unit huntara dari 618 unit rencana pembangunan atau setara dengan 77 persen.