Eberta
MAJELIS Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) hingga rencana pengiriman prajurit TNI dalam International Stabilization Force (ISF).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ketua MPP PKS Mulyanto mengatakan, peran DPR dalam keterlibatan ini amat vital. Sebab, kebijakan yang dijalankan pemerintah rentan disalahgunakan oleh kepentingan asing. Terlebih, kata dia, rencana pengerahan prajurit TNI yang bukan keputusan administratif, melainkan keputusan politik negara.
“Konstitusi dan Undang-Undang TNI mengamanatkan adanya mekanisme check and balances,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Februari 2026.
Dengan amanat tersebut, dia melanjutkan, Presiden tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya kontrol demokratis dari parlemen. Apalagi, kebijakan yang diteken Prabowo saat ini menyangkut kedaulatan negara dan keselamatan prajurit TNI.
Kemudian, kata dia, DPR juga perlu mengawasi penggunaan anggaran untuk iuran BoP. DPR harus berani mendesak pemerintah untuk transparan. Misalnya terkait besaran biaya, dari pos mana anggaran diambil, hingga berapa lama anggaran akan digunakan. “Publik berhak mengetahui itu,” ujar dia.
Mulyanto juga mengingatkan kalimat pembukaan konstitusi yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menolak segala bentuk penjajahan. Karenanya, seluruh kebijakan luar negeri, khususnya yang menyangkut Palestina harus berpihak pada kemerdekaan dan keadilan, bukan justru berpotensi melegitimasi praktik kolonialisme modern.
“DPR juga harus meminta kejelasan legitimasi dari pihak Palestina soal kebijakan ini,” ucapnya.
Pemerintah berencana mengirim prajurit TNI ke Gaza setelah Indonesia bergabung dengan ISF pada November tahun lalu. ISF dirancang oleh Amerika Serikat dan disepakati menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara BoP pertama yang akan mengirimkan prajuritnya ke Gaza.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Indonesia menarik keanggotaan dari Board of Peace. Anggota koalisi sekaligus Direktur Democratic Judicial Reform (De Jure) Bhatara Ibnu Reza mengatakan bergabungnya Israel justru akan menjadikan kebijakan luar negeri dan keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Palestina semakin rumit.
“Potensi keanggotaan Indonesia di BoP justru akan dijadikan legitimasi untuk mengabsahkan segala tindakan Israel kepada Palestina,” kata dia dalam keterangan resmi pada Senin, 16 Februari 2026.
