Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menangguhkan rencana impor 105 ribu unit mobil dari India untuk mendukung transportasi logistik Koperasi Desa Merah Putih. Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih jauh dengan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sedang melawat ke Amerika Serikat.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana tersebut ditunda dulu mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 23 Februari 2026.

Ia merekomendasikan agar urusan teknis tentang rencana impor mobil pikap dari India itu dibahas secara komprehensif dengan Presiden Prabowo. Dasco meyakini Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal mendiskusikan rencana impor dengan mempertimbangkan kondisi industri otomotif dalam negeri.

“Tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.

Pemerintah berencana mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India yang nilainya ditaksir mencapai Rp 24,66 triliun. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara –perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk untuk mempercepat kegiatan operasio Koperasi Desa Merah Putih– Joao Angelo De Sousa Mota membenarkan rencana pengadaan mobil pikap tersebut untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia memastikan sudah ada unit mobil utuh yang sampai di Indonesia, namun ia tidak merinci jumlahnya.

Mobil ini akan digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih di 85 ribu desa. Lewat Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah menargetkan pembangun 30 ribu unit gedung Koperasi Desa Merah Putih hingga pertengahan 2026. 

Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengkritik rencana impor mobil india itu karena berpotensi bertentangan dengan agenda prioritas pemerintah, khususnya penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional.

“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain,” kata Rachmat.

Ia menegaskan kebijakan fiskal dan peran BUMN seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri domestik serta menyerap tenaga kerja, terutama lulusan pendidikan vokasi yang banyak terserap di sektor otomotif. Rachmat juga menekankan industri otomotif Indonesia telah berkembang dengan jaringan produksi dan layanan yang luas, serta tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.