INFO TEMPO – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, meraih penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang nasional Indonesia Top Achievements of The Year (ITAY) 2026 bertema Transforming for Reinventing Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Komisaris Metro TV, Suryopratomo, di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat malam, 20 Februari 2026.

Indonesia Top Achievements of The Year 2026 mengusung semangat keberanian untuk bergerak maju, melampaui tantangan zaman, memperbaiki sistem, serta menciptakan lompatan baru dalam membangun kekuatan bangsa melalui inovasi, kepemimpinan visioner, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fatoni menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas arahan, bimbingan, serta dukungan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi kepala daerah, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga yang bersama-sama memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, serta tetap inovatif dan kreatif.

Fatoni menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah capaian pribadi, melainkan dedikasi bagi Kemendagri, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. “Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tentu untuk pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara konsisten memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab.

Menurut Fatoni, tata kelola keuangan daerah tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran, tetapi juga mencakup optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, BMD, termasuk kerja sama pemerintah daerah dan pemanfaatan sumber pendapatan lain. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran guna mendukung pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Agus Fatoni, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus memperkuat tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut selaras dengan dukungan terhadap implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Penilaian ITAY 2026 dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri atas akademisi dan profesional lintas bidang, dengan lima kriteria utama yakni prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi.(*)