Tanggapan Hasto soal Wacana Koalisi Permanen Usulan Golkar

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya berkoalisi permanen dengan rakyat. Pernyataan itu merespons bergulirnya wacana pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Golkar.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Kalau bagi PDI Perjuangan, kan, koalisi permanen itu dengan rakyat,” ujar dia di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Ahad, 15 Februari 2026.

Dia menjelaskan sistem politik yang dianut di Indonesia setelah lengsernya rezim orde baru pimpinan Soeharto telah mengembalikan makna kekuasaan untuk, dari, dan oleh rakyat. Hasto mengatakan sistem itu yang selama ini dipegang oleh partai banteng tersebut.

Meski demikian, dia mengakui bahwa dinamika politik bersifat dinamis. Perubahan konfigurasi peta politik nasional, ujar dia, memungkinkan terciptanya kerja sama antarpartai politik. Perubahan konfigurasi peta politik nasional, ujar dia, memungkinkan terciptanya kerja sama antarpartai politik. 

“Tapi kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, PDIP tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” kata Hasto.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen. Sikap ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional I partai pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Partai pimpinan Bahlil Lahadalia itu kini terus membuka keran komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan demi mewujudkan terbentuknya koalisi permanen tersebut.

Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan editor: BGN Tetapkan Skema Pendistribusian MBG Selama Libur Lebaran

  • Related Posts

    BGN Larang Produk UPF dan Pedas untuk MBG selama Ramadan

    BADAN Gizi Nasional melarang satuan pemenuhan pelayanan gizi menyediakan pangan ultraproses atau ultra-processed food (UPF) untuk menu makan bergizi gratis (MBG) selamat Ramadan. Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca Larangan…

    Hari PRT Nasional, Koalisi Sipil Tuntut Pengesahan RUU PPRT

    KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Undang-Undang Pelindungan PRT. Adapun tuntutan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *