PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung sejumlah kelompok yang kerap menganggapnya sebagai pemimpin yang otoriter. Prabowo mengatakan anggapan itu berasal dari orang-orang yang acap kali mengeluh terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Prabowo, sifat otoriter itu terkadang diperlukan. “Kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit otoriter untuk melawan koruptor-koruptor itu,” kata Prabowo saat berpidato di acara Indonesia Economy Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyinggung negara-negara lain yang masih otoriter. Menurut dia, tak menutup kemungkinan kebijakan yang dilakukan sewenang-wenang justru terkadang lebih efektif. “Jangan-jangan efektif,” kata dia dengan berkelakar.

Meski bisa otoriter, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya masih moderat dan demokratis. “I am completely democratic,” kata dia.

Prabowo juga mengatakan tidak akan berkompromi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan baik. 

Namun, Prabowo mewanti-wanti agar hukum tidak dipakai sebagai alat untuk menyerang lawan politik. “Saya tidak mau dan saya sudah buktikan. Saya berani abolisi, amnesti,” katanya.

Ia pun meminta kepada pengadilan untuk memberi putusan-putusan yang adil. Keputusan hukum, kata dia, harus tegas dan tak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. 

“Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final,” ucapnya.

Prabowo mengatakan, sebagai presiden menginginkan adanya kepastian hukum yang mampu menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat. Hal itu, menurut dia, bisa tercapai bila pemerintahannya adil dan bersih.

“Saya bertekad dengan tim saya, kami membangun pemerintahan yang bersih dan adil,” katanya.