GUBERNUR Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan literasi keagamaan lintas budaya penting untuk menjaga peradaban, terutama di Maluku. Literasi merupakan kunci mempertahankan karakter masyarakat Maluku yang memiliki filosofi “orang basudara atau kita semua bersaudara”.

“Literasi merupakan kunci karakter hidup orang bersaudara yang dilandasi dengan rasa hormat dan empati,” kata Hendrik yang pidatonya disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie di Ambon, Maluku, Kamis, 12 Februari 2026.

Pidato Hendrik disampaikan dalam seminar berjudul ‘Penguatan Karakter Bangsa untuk Mendukung Asta Cita dalam Semangat Hidup orang Basudara melalui Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya” yang diadakan Institut Leimena bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Maluku pernah mengalami konflik yang memecah belah masyarakat pada 19 Januari 1999 di Ambon. Konflik ini dipicu perkelahian kecil antara pemuda yang kemudian berkembang menjadi bentrokan besar bernuansa agama antara komunitas Muslim dan Kristen. Ketegangan ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak masa Orde Baru, terjadi perubahan demografi akibat program transmigrasi, kesenjangan ekonomi, kompetisi birokrasi, serta melemahnya mekanisme adat pela gandong—tradisi persaudaraan lintas desa dan agama di Maluku.

Konflik kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara. Konflik Maluku berakhir karena kesepakatan yang dicapai dalam Perjanjian Malino II yang ditandatangani di Malino, Sulawesi Selatan pada 12 Februari 2002.

Menurut Hendrik, tantangan zaman menuntut masyarakat untuk hidup berdampingan dan saling memahami. “Namun yang terpenting adalah saling menghargai satu sama lain,” kata dia.

Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena mengatakan masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang sedang dihadapi. Fenomena seperti polarisasi, eksklusivisme beragama, dan segregasi sosial berpotensi tumbuh dan berkembang jika tidak diantisipasi secara serius. “Masyarakat tidak boleh membiarkan benih-benih perpecahan tersebut mengakar di tengah kehidupan bersama,” kata dia dalam kesempatan sama. 

Menurut dia, perlu ada pendekatan yang mampu memperkuat karakter kebangsaan sekaligus harmoni dalam keberagaman. Salah satunya melalui literasi keagamaan lintas budaya. Bagi dia, literasi bukan untuk mencampuradukkan keyakinan, melainkan untuk menumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai universal seperti perdamaian, cinta kasih, dan keadilan. “Serta membangun ruang dialog yang sehat dalam memaknai keberagaman sebagai anugerah Tuhan,” kata dia. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Sarlota Singerin mengatakan seminar ini bertujuan membangun persatuan dan kebangsaan melalui jalur pendidikan. Dia merasa program dari Institut Leimena yaitu Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) bisa menguatkan persatuan itu. “Termasuk pelatihan bagi guru dan kepala sekolah di berbagai provinsi,” kata dia. 

Pemerintah Maluku mencatat ada 283 sekolah multi-komunitas agama pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Bagi dia, pendekatan lintas budaya menjadi sangat relevan untuk diterapkan di lingkungan sekolah.

Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho mengatakan Program LKLB bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama yang majemuk. Caranya dengan memperkuat kompetensi para pendidik untuk membangun relasi dan kolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan. 

Dimulai sejak 2021, LKLB melakukan program pelatihan untuk guru sekolah dan madrasah. Sebanyak 72 kelas pelatihan dasar program terlaksana dengan lulusan lebih dari 10,000 pendidik. Program ini juga mulai dikembangkan untuk perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan. 

Institut Leimena bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kata dia, Institut Leimena berupaya untuk mendukung program prioritas pemerintah terkait pendidikan, seperti Kurikulum Berbasis Cinta, Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan Pembelajaran Mendalam. 

“Bulan lalu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang mana sangat sejalan dengan dampak yang diharapkan dari penerapan Literasi Keagamaan Lintas Budaya di sekolah,” kata dia saat memberikan sambutan. 

Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Maluku sendiri pertama kali diadakan di pertengahan tahun 2024 secara online. Atas dukungan dari Sasakawa Peace Foundation, program pelatihan pertama secara tatap muka, luring, dilakukan pada bulan November tahun yang sama. 

Kemitraan juga berkembang melibatkan YPPK Dr. JB Sitanala, Yayasan Sombar Negeri Maluku, IAKN Ambon, UIN A.M. Sangadji Ambon, Gereja Protestan Maluku, dan Yayasan Al Fatah Ambon. Mereka bersedia untuk membuka pintu gereja dan masjid ketika guru-guru dalam pelatihan ini melakukan kunjungan rumah-rumah ibadah. “Tujuannya bersama-sama belajar memperkuat kerukunan antar umat beragama,” kata dia. 

Dia berharap seminar hari ini dapat membuahkan langkah-langkah tindak lanjut kongkrit. Alasannya, keberhasilan upaya di Maluku penting bagi Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sebab, sejak KTT ASEAN di Malaysia tahun lalu, Literasi Keagamaan Lintas Budaya telah secara resmi menjadi salah satu strategi ASEAN hingga tahun 2045 untuk menciptakan Komunitas ASEAN yang inklusif dan kohesif.

“Bulan November kemarin, misalnya, delegasi dari Kementerian Pendidikan Pemerintahan Bangsamoro di Filipina berkunjung ke Ambon, sebagai tamu Institut Leimena, untuk belajar dari pelaksanaan program Literasi Keagamaan Lintas Budaya di kota Ambon ini,” kata dia.