KOMISI IX Dewan Perwakilan Rakyat mencecar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dianggap tidak menguasai penjelasan tentang desil, atau suatu indikator yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam membagi masyarakat ke 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Para anggota dewan mulanya meminta Menkes Budi untuk menjelaskan apa saja kriteria yang digunakan pemerintah untuk membedakan desil 1-10.

Hal itu terjadi saat Budi menerangkan perkembangan proses reaktivasi 120 ribu masyarakat penderita katastropik yang menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN). Program perlindungan sosial itu ditujukan khusus untuk masyarakat tidak mampu yang masuk ke desil golongan 1-5.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Budi menjelaskan apa kriteria rigid yang menjadi tolak ukur dalam penetuan desil tersebut. Menurut politikus Partai PDIP itu, kendali penentuan desil merupakan wewenang Kemensos, tapi Kemenkes tetap wajib menjelaskan selaku perwakilan pemerintah.

“Ini supaya masyarakat juga lebih paham, desil 1 sampai 10 itu definisinya apa sih, Pak? Artinya penghasilan berapa masyarakat itu yang dikategorikan desil 5, desil 6, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah?” kata Charles di ruang rapat Komisi IX di Kompleks DPR, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene. Politikus NasDem itu pun mempersilakan Budi menanggapi langsung agar penjelasannya bisa disimak oleh masyarakat yang melihat rapat lewat streaming Youtube DPR.

Selepas itu, Budi pun mengawali penjelasannya dengan memberikan klarifikasi bahwa ia memiliki pengetahuan tentang desil berdasarkan pengalamannya bekerja di perbankan. Namun dia menilai bahwa penjelasan lengkap tentang penetapan desil itu dapat dijelaskan lebih komprehensif oleh Badan Pusat Statistik.

“Desil ini adalah jumlah penduduk dibagi rata. Jadi desil 1 ya harusnya 28 juta, desil 2 ya 28 juta, desil 3, 28 juta sampai ke desil 10, 280 juta penduduk Indonesia,” ujar Budi.

Ia melanjutkan, bahwa kemudian setiap desil akan dikelompokkan ke 10 kelompok berdasarkan rentang rata-rata pendapatan penduduk per kapita atau per bulan. Budi menyebut rata-rata penghasilan per bulan desil 1 misalnya Rp 500 ribu, desil 2 Rp 750 ribu, desil 3 Rp 900 ribu, dan terus naik.

Budi menilai terdapat selisih koefisien yang sangat besar, terutama pada desil kelompok mampu yaitu 6-10. Misalnya, ia menyebut bahwa desil 10 bisa diisi oleh orang dengan penghasilan di atas Rp 8 juta hingga hampir Rp 100 juta per bulan. Ia juga menilai tidak semua yang di atas desil 5 bisa otomatis dianggap mampu.

“Mungkin ada orang di desil 6, desil 7 yang masih pendapatannya rendah. Tapi sekali lagi saya tutup dengan kualifikasi, ini bukan tupoksinya saya, bukan bidang saya, tapi mungkin lebih tepat dipanggil ke BPS. Karena angka itu memang perlu kita pahami bersama.”

Menanggapi jawaban Budi, Charles mengatakan bahwa pernyataannya perlu disampaikan karena saat ini masyarakat masih kebingungan terhadap penentuan desil sebagai dasar kepesertaan PBI BPJS. Ia mewanti-wanti jangan sampai Menkes tidak memiliki pengetahuan bagaimana penentuan desil itu dilakukan.

“Karena 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu. Ada yang mungkin sudah lama tidak berobat, mau berobat tapi deg-degan juga, ‘ini jangan-jangan gua kena nonaktif juga gitu’. Jadi supaya jelaslah, masa enggak ada bayangan yang termasuk desil 6 kira-kira pendapatannya berapa?” kata Charles.

Charles menyatakan telah mencari literatur tentang dasar penetapan desil, tapi belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Beberapa informasi yang ia temukan mengatakan bahwa penghasilan Rp 2 juta per bulan termasuk desil 6 (kategori mampu).

Namun ia menyoal itu karena pendapatan tersebut di bawah upah minimum Provinsi Jakarta. Sehingga meski tidak spesifik, ia berharap Menkes bisa memberikan kisi-kisi informasi yang bisa menjadi pedoman masyarakat untuk mengetahui apakah mereka layak menerima PBI BPJS atau tidak.

Kemudian Felly Estelita menambahkan bahwa meski masyarakat memiliki pendapatan Rp 4,5 juta per bulan, tapi gaji itu untuk menghidupi keluarga yang terdiri dari beberapa orang. Selama ini, kata Felly, tolak ukur penetapan desil masih rancu karena ada yang berdasarkan kondisi atau kepemilikan rumah masyarakat.

“Karena kalau di kita sendiri masih ragu bagaimana masyarakat itu sendiri? Jadi mereka biar ada gambaran mereka ada di mana dan mereka sudah bisa siap-siap,” kata dia.

Menkes Budi memahami apa yang dikhawatirkan oleh para anggota dewan. Ia mengaku memiliki pertanyaan yang sama tentang apa dasar penentuan desil. Sehingga Budi pun menyampaikan permintaan maaf jika belum mampu menjawab pertanyaan Komisi IX DPR.

“Jadi itu pertanyaan yang Pak Charles ajukan, pertanyaan yang ada di kepala saya. Mohon maaf saya belum dapat juga jawabannya. Tapi ini bagus untuk kita sama-sama me-reviu kembali berbasis informasi ini,” kata Budi.

Menurut dia, dahulu antarlembaga pemerintah memiliki standar yang berbeda dalam menentukan desil. Namun kemudian pemerintah melakukan integrasi data lewat Badan Pusat Statistik melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kini data itu dipakai untuk seluruh kementerian, termasuk menjadi basis data Kemensos dalam menyalurkan bantuan sosial.

Budi pun menyampaikan terima kasih kepada Komisi IX DPR yang mengingatkan pentingnya sosialisasi indikator desil-desil. “Mohon maaf Pak Charles, Ibu Felly kalau ada yang kurang pendapatnya karena lebih benar begitu. Tadi saya takutnya juga salah jawab, lebih tepat diundang BPS seperti yang tadi Ibu Ketua sampaikan,” ujar dia.