Eberta
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan independensi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Said memperingatkan pemerintah akan ada tekanan ekonomi eksternal yang dahsyat dalam beberapa pekan terakhir.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Peringatan ini disampaikan Said usai menggelar focus group discussion bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Said mengatakan sentimen lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, hingga FTSE yang cenderung menahan diri hingga Mei mendatang adalah sinyal peringatan serius bagi Indonesia.
“Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh presiden kita,” kata Said Abdullah.
Diskusi ini diikuti enam pakar lintas sektor, di antaranya pakar bidang moneter, Yanuar Rizky; pakar ketenagakerjaan, Hendri Saparani; ahli fiskal, Awalil Rizky; pakar perpajakan, Yustinus Prastowo; pakar UMKM, Ester Sri Astuti; dan pakar belanja negara Bhima Yudhistira.
Said menyoroti krisis kepercayaan investor akibat isu transparansi di pasar modal. Ia mencontohkan komitmen OJK mengenai free float 15 persen yang belum tereksekusi, serta praktik coordinated trading behavior atau ‘goreng saham’ yang masih menghantui bursa.
“Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Mei 2026 akan menjadi ujian berat bagi ekonomi nasional seiring menumpuknya evaluasi dari lembaga rating global. Karenanya, Said meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan independensi Bank Indonesia dan OJK agar berfungsi optimal memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini.
“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh presiden,” kata Said.
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini juga mendesak agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menggelar rapat koordinasi. Menurut Said, klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau angka pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak lagi cukup untuk menenangkan pasar tanpa adanya bukti konkret perbaikan tata kelola.
