MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah menargetkan proses verifikasi ulang 106 ribu peserta bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan selesai dalam waktu maksimal dua bulan. Verifikasi itu difokuskan terhadap peserta yang mengidap penyakit katastropik atau jenis penyakit yang mengancam jiwa, membutuhkan perawatan medis intensif dalam jangka panjang, dan memakan biaya pengobatan sangat besar.

“Untuk kesekian kalinya kami berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka pemutakhiran dan pemantapan data, khususnya menyangkut 106 ribu PBI-JK yang dinonaktifkan, terutama yang memiliki penyakit katastropik,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia mengatakan proses tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama pimpinan DPR pada Senin, 9 Februari 2026. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyaluran bantuan kepada peserta yang benar-benar memenuhi kriteria.

Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial akan membantu pelaksanaan pengecekan di lapangan dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi lapangan dan pemutakhiran data rampung dalam dua bulan ke depan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah peserta PBI-JK yang dinonaktifkan dan memiliki penyakit katastropik mencapai 106.153 orang. Mereka tersebar di berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Palembang.

BPS, kata Amalia, akan memulai ground check pada minggu pertama dan kedua Maret 2026. Setelah itu, proses akan berhenti sementara karena libur Lebaran, lalu dilanjutkan dengan pengecekan anomali dan pengolahan data hingga akhir Maret. “Jadi akhir Maret pengecekan anomali dan pengolahan data akan selesai,” ujar Amalia.

Selama Februari, BPS akan menyiapkan perencanaan, pelatihan petugas, serta koordinasi dengan BPS daerah. Proses pengecekan lapangan akan melibatkan pendamping PKH, mitra statistik, dan pegawai BPS daerah untuk mempercepat pemutakhiran data 106 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan.