WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan pemerintah telah menelusuri dugaan kebocoran 58 juta data pendidikan siswa. “Sudah (kami telusuri). Tidak ada kebocoran. Itu hanya klaim mereka saja,” kata Atip saat dikonfirmasi melalui pesan teks pada Selasa, 10 Februari 2026.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah belum menemukan adanya indikasi dugaan kebocoran data seperti yang ramai dibicarakan di media sosial X.

Lini masa media sosial X ramai mendiskusikan ihwa dugaan kebocoran data pendidikan. Unggahan itu muncul pada Ahad, 8 Februari 2026. Sebuah unggahan dari akun @bint**** menulis soal dugaan kebocoran itu.

“Pelaku dengan nama samaran ‘SN1F’ tidak hanya menjual file data lama, melainkan menawarkan jalur khusus yang memungkinkan pembeli untuk menyedot data siswa terbaru secara langsung dari server pemerintah kapan saja,” tulis akun itu, Ahad, 8 Februari 2026.

Selain itu, lanjut akun tersebut, data yang didapat oleh pembeli adalah data terkini yang terus diperbarui, bukan sekadar arsip masa lalu. “Sampel data yang dibagikan menunjukkan tingkat kedalaman informasi yang sangat spesifik,” tulis dia.

Struktur data tersebut memuat profil lengkap mulai dari identitas akademik (NISN, NIPD), data kependudukan sensitif (NIK, nama ibu kandung, penghasilan orang tua), hingga data fisik seperti tinggi dan berat badan.

Yang fatal, kata akun itu, pelaku juga menyertakana tautan google maps yang mengekspos titik koordinat persis lokasi tempat tinggal siswa, data yang sangat spesifik dan berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. “Kebocoran ini diduga kuat berasal dari celah keamanan pada endpoint API milik ekosistem dapodik (data pokok pendidkan) atau siswa pendataan siswa nasional,” tulis akun itu.