INFO NASIONAL – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) merancang sejumlah program prioritas pada 2026 yang difokuskan pada  penyelesaian persoalan lahan, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan transformasi kawasan transmigrasi melalui kehadiran sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Target tahun 2026, Trans Tuntas akan berfokus pada penyelesaian persoalan lahan, termasuk penerbitan 11.288 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran di 61 lokasi transmigrasi,” ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa, 3 Februari 2026.

Selain penerbitan SHM, Kementrans akan melakukan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi, dengan total luasan mencapai 217.043,26 hektare.

Terkait kawasan hutan, Iftitah menegaskan akan menjalankan amanat Komisi V DPR RI dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan kehutanan. Saat ini, 19 lokasi transmigrasi telah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan dari kawasan hutan dan diusulkan penerbitan SHM. “Kami akan terus memastikan keadilan tanpa mengorbankan prinsip kehutanan. Persoalan ini akan kami selesaikan sampai tuntas,” ujar Ifitah.

Di sisi lain, program Trans Lokal tetap menjadi jantung pemberdayaan masyarakat setempat. Pada 2026, Kementrans merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) di dua lokasi, yaitu 100 KK di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang dan Galang (Barelang) di Batam, Kepulauan Riau dan 15 KK di Kawasan Transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Iftitah mengatakan, berdasarkan hasil kajian Kementrans, kehadiran SDM unggul yang memiliki standar kompetensi tertentu, aktif melakukan riset dan inovasi, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara positif. Fenomena ini dikenal sebagai knowledge spillover atau banjir ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi.

“Tanpa SDM unggul, pertumbuhan ekonomi di kawasan akan jalan di tempat atau looping. Tentu kita tidak berharap itu terjadi lagi. Ke depan kita harus memastikannya di seluruh kawasan transmigrasi,” katanya.

Untuk menjawab tantangan itu, Iftitah menyebut, Kementrans menghadirkan program Transmigrasi Patriot yang terdiri dari Beasiswa Patriot dan Tim Ekspedisi Patriot (TEP). ia menegaskan program ini bukanlah program elit, melainkan bentuk kehadiran nyata negara di tengah masyarakat.

“Transmigrasi patriot adalah jawabannya. Transmigrasi patriot bukan program elit. Ini cara negara memastikan ilmu pengetahuan hadir di lapangan, bekerja bersama rakyat, dan menghasilkan nilai ekonomi nyata, bukan hanya laporan akademik.” (*)