ISTANA Kepresidenan memastikan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkomitmen untuk membayar utang proyek era mantan presiden Joko Widodo itu sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden Prabowo, mengkonfirmasi bahwa pelunasan pinjaman ke kreditor akan memakai kas negara. “Iya (pembayaran utang Whoosh dengan APBN),” kata dia di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Februari 2026.

Istana Kepresidenan, kata Prasetyo, telah mendapat laporan bahwa proses pembayaran utang Whoosh masih dalam proses pembicaraan teknis. Negosiasi pelunasan utang ini akan dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya membahas restrukturisasi keuangan dan utang Whoosh dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya bertemu di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2026.

AHY menyatakan restrukturisasi keuangan dan utang KCJB atau Whoosh saat ini masih jadi fokus pembahasan. “Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut,” ucapnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.

Namun, ketika itu ia belum dapat menjelaskan secara rinci opsi yang akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah utang Whoosh. Diskusi soal rencana penggunaan APBN juga masih terus berlanjut dan belum ada keputusan resmi.

“Mohon bersabar karena kami juga terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab juga terkait struktur keuangan,” ucap AHY.

“Mohon bersabar karena kami juga terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab juga terkait struktur keuangan,” ucap AHY.

Dony mengatakan, Danantara akan turun tangan dalam proses restrukturisasi utang terutama yang berkaitan dengan operasional Whoosh. Sementara porsi pemerintah, kata dia, berkaitan dengan infrastruktur.

Sejak dibangun pada 2016, proyek kereta cepat menelan total biaya US$ 7,2 miliar atau setara dengan Rp 120 triliun (kurs 16.707 per dolar Amerika Serikat). Terdiri atas investasi awal US$ 6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) US$ 1,21 miliar.