270 Ribu Warga Terdampak Reaktivasi PBI, DKI Jamin Layanan RS Tak Berkurang

Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memberikan layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS. Tercatat sekitar 270 ribu peserta PBI JK BPJS di Jakarta terdampak keputusan pembaruan data per 1 Februari 2026.

Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau Puskesmas Pembantu (Pustu) Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Dia menegaskan layanan kesehatan tidak boleh berkurang meski status kepesertaan PBI dari pemerintah pusat dinonaktifkan.

“Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang,” kata Pramono.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pramono menyebut Pemprov DKI memiliki ruang pembiayaan melalui skema segmen PBPU-BP Pemda, yakni peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah. Melalui skema itu, warga tetap bisa mendapat jaminan layanan.

“Jakarta tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Ada segmen PBPU-BP Pemda. Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.

Ia memastikan layanan untuk penyakit berat dan tindakan medis rutin tetap dijamin, termasuk rawat inap, cuci darah, operasi katarak, dan layanan lanjutan lainnya.

“Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan peserta PBI yang dinonaktifkan namun membutuhkan layanan darurat akan langsung dialihkan ke segmen jaminan kesehatan yang dibayarkan Pemda.

“Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda,” kata Ani.

Sedangkan untuk kasus non-darurat, proses reaktivasi akan dibantu melalui mekanisme Dinas Sosial dengan verifikasi lapangan. Peserta yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berpeluang diaktifkan kembali.

(bel/idn)

  • Related Posts

    Eks Kedubes Inggris Buat Gedung MUI Masuk Cagar Budaya, DKI Bahas Bareng Pusat

    Jakarta – Pemprov DKI Jakarta akan duduk bersama pemerintah pusat dan instansi untuk membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berstatus cagar budaya. Pembahasan dilakukan agar…

    Megawati: Gelar Doktor Bertambah, Tanggung Jawab Kemanusiaan Meningkat

    INFO TEMPO – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan adanya rasa bangga sekaligus tanggung jawab yang kian besar setelah kembali menerima gelar Doktor Kehormatan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *