PEMERINTAH Indonesia memutuskan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian, Indonesia perlu membayar iuran US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana itu kemungkinan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika Indonesia memutuskan membayar iuran.

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini belum membahas secara detail sumber pembiayaan iuran Dewan Perdamaian. “Itu kami belum diskusikan,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026.

Saat ini, kata dia, Kementerian Keuangan masih menunggu penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan dana tersebut. Menurut Purbaya, dirinya akan menyisihkan anggaran untuk Dewan Perdamaian jika sudah diminta Prabowo.

Meski saat ini belum ada keputusan, Purbaya meyakini iuran itu akan dibiayai negara. “Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” ucap mantan ketua dewan pembina Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya telah menjelaskan kontribusi dana dari negara anggota kepada Dewan Perdamaian dengan membayar lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Dia menyatakan tidak ada kewajiban bagi negara-negara anggota untuk membayar dana tersebut kepada Dewan Perdamaian.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan negara yang diundang dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun meski tidak membayar iuran. “Jadi kalau misalnya (satu negara) ikut berpartisipasi (membayar dana), itu artinya dia (anggota) permanen,” kata Sugiono seperti dilansir dari Antara.

Selain soal Board of Peace, Sugiono menjelaskan pula soal posisi Indonesia terhadap Palestina. Ia mengatakan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara guna menyelesaikan konflik dengan Israel.

“Tentu saja arah kompas (Indonesia) tetap ‘two state solution’. Indonesia tetap menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” katanya. “Oleh karena itu, pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus dilakukan,” ujarnya menambahkan.