KETUA Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ikut berpartisipasi membayar iuran untuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Anwar menilai pembayaran iuran senilai 1 miliar USD atau setara Rp 16, 7 triliun itu tak ada masalah asal negara memiliki uang. Masalahnya, kata dia, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kurang baik.

“Karena banyak dikorupsi oleh para pejabat dan pihak tak bertanggung jawab,” ujar Anwar ketika dihubungi pada Rabu, 28 Januari 2026.

Anwar berujar sebagai suatu bangsa memang seharusnya tidak boleh pelit dalam membantu negara lain yang sedang dilanda kesulitan. Apalagi, dia mengatakan bila anggaran Rp 16,7 triliun itu benar-benar diserahkan untuk pemanfaatan rekonstruksi Gaza, Palestina.

Namun, dia berujar perbantuan itu tetap harus disesuaikan dengan kadar kemampuan fiskal. Di sisi lain, Anwar menyatakan Indonesia membutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun kembali beberapa daerah di Tanah Air yang terdampak bencana.

“Kalau punya uang sebanyak itu, menurut saya sangat baik untuk membangun kembali daerah tertimpa bencana seperti di Sumatera dan Jawa Barat,” ucap pengamat sosial ekonomi dan keagamaan tersebut.

Anwar juga mempertanyakan skema pembayaran iuran kepada Dewan Perdamaian yang diklaim untuk merekonstruksi daerah Gaza. Menurut dia, justru kontradiktif bila negara anggota organisasi ikut berpartisipasi dalam pembayaran tersebut.

Seharusnya, ujar Anwar, hanya Israel dan Amerika Serikat yang bertanggung jawab membangun kembali Gaza lewat anggarannya. “Karena mereka yang telah menghancurkan Gaza, mengapa sekarang negara anggota dewan diminta untuk iuran,” katanya.

Terlebih, dia berujar tidak ada jaminan dari Dewan Perdamaian bentukan Trump itu akan menyerahkan wilayah Gaza ke Palestina. Termasuk pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina oleh kedua negara tersebut.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa kepala negara ikut berpartisipasi dalam pembayaran iuran ke Dewan Perdamaian. Dia mengatakan iuran itu bukan untuk pembayaran keanggotaan.

Sugiono berujar iuran dari negara-negara anggota senilai 1 miliar USD akan dipakai untuk pendanaan pemulihan Gaza, Palestina. “Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ujar dia di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.

Sementara keuntungan lain apabila negara membayar kontribusi US$ 1 miliar adalah bisa menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian. Sugiono lantas menegaskan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar iuran tersebut. Hal ini, kata dia, termaktub dalam piagam yang diteken pada Kamis, 22 Januari 2026.

Sebelumnya, Indonesia resmi ikut serta dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swis. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang hadir dalam peluncuran Dewan Perdamaian.