Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan peran penting data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

Tito menekankan data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Hal tersebut disampaikannya pada Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, hari ini.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Tito, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia pun mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mampu mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Menurutnya, perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Tito menambahkan, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurutnya, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Pada konteks sistem keuangan, Tito menyampaikan akses data Dukcapil membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.

Tito mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya. Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber.

Ia mengingatkan di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik. “Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah lembaga, di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, serta lembaga terkait lainnya.

(akd/ega)