‎KETUA Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus merasa heran dengan kejadian bencana longsor yang melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada awal tahun ini. Sebab, menurut dia, longsoran di Cisarua terjadi ketika curah hujan yang turun tidak begitu lebat.

‎”Hujannya kalau menurut saya tidak terlalu lebat. Agak lebat, tapi tidak selebat yang di Aceh,” kata Lasarus dalam rapat bersama BMKG di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.

‎Namun, dia mengatakan dampak yang timbul dari longsor Cisarua justru bersifat masif. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan longsor di Cisarua bahkan mirip dengan kejadian bencana yang terjadi di Aceh pada November tahun lalu.

‎Dia memperkirakan kawasan terdampak longsor di Cisarua mencapai puluhan hektare. Kerusakan yang dialami juga dinilai masif, baik terhadap rumah warga, bangunan lain, hingga jatuhnya korban.

‎Menurut dia, dampak longsor Cisarua menyebabkan lebih dari 30 hektare lahan tertimbun. “Menelan korban kemungkinan bisa lebih di atas 100 orang meninggal, plus yang hilang,” ujarnya.

‎Lasarus mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani bencana. Menurut dia, pemerintah masih belum memiliki mekanisme yang mapan dalam menangani bencana, meski Indonesia hampir setiap hari menghadapi banjir, longsor hingga gempa. Ketiadaan struktur dan anggaran khusus dinilai membuat negara selalu gelagapan setiap kali bencana terjadi.

‎“Perlu mekanisme yang mapan, sehingga ketika terjadi bencana kita tidak gelagapan,” kata politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam rapat kerja Komisi V Pasca Bencana Sumatera, Selasa, 27 Januari 2026. “Bencana itu tiap hari, tiap saat. Tapi tidak ada mekanisme yang pakem.”

‎Lasarus mencontohkan, di lokasi pengungsian persoalan air bersih masih terjadi meski bencana telah berlangsung beberapa bulan. Menurut dia, solusi sederhana, seperti pembuatan sumur bor dangkal seharusnya bisa segera dilakukan tanpa terhambat prosedur teknis yang berlarut-larut. “Tidak penting 100 meter. Ketemu air lalu bisa dipakai dulu. Ini penanganan darurat,” ujar dia.

‎Lasarus juga menyoroti tidak adanya pos anggaran khusus pascabencana di Kementerian PU. Selama ini, pembiayaan penanganan darurat harus dilakukan dengan menggeser anggaran program reguler, yang dinilai rawan mengganggu proyek pembangunan lain. Sementara kementerian PU juga dilibatkan dalam penanganan bencana karena banyak infrastruktur terdampak.

‎Tanah longsor melanda Kampung Babakan Cibudah, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Bencana tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat mulai Jumat, 23 Januari 2026.

‎Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan hingga hari keempat operasi pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan telah menemukan 47 kantong jenazah. 

‎“Per hari ini jam 17.30 bahwa body bag yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body bag dan ini sudah kita serah terimakan,” kata Syafii, Selasa.