DIREKTUR Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyatakan, kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) seusai Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berpotensi menjadi pintu masuk reshuffle ke kementerian lain. Menurut Arifki, dinamika politik sering kali membuat perubahan personalia kabinet merembet lebih luas. “Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain,” kata Arifki kepada Tempo, 28 Januari 2026.

Pegiat yang berfokus pada analisis dinamika politik dan kebijakan pemerintah menyebutkan, posisi wamenkeu berada di sektor strategis sehingga kekosongannya menjadi sinyal bahwa presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinet.

Hal inilah yang membuat isu reshuffle lain mulai beredar, termasuk dalam wacana yang ikut diramaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain,” ujar dia.

Menurut Arifki ada-tidaknya reshuffle akan merembet atau tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. Apabila Prabowo memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri. Namun jika Prabowo menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional. “Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” kata Arifki.

Menurut dia, tahun 2026 membuat isu ini semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian. Dalam fase tersebut, toleransi terhadap kinerja yang tidak optimal cenderung menurun. “Di tahun pembuktian, satu masalah jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar,” ujarnya.

Arifki mengingatkan, reshuffle tetap merupakan hak prerogatif presiden. Kekosongan kursi Wamenkeu bakal membuat menteri lain panas dingin. “Tapi yang jelas, kursi kosong Wamenkeu sudah cukup untuk menggoyang radar politik. Dari situ, tafsir reshuffle ke menteri lain menjadi wajar,” katanya.

DPR mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 DPR yang dihadiri 339 orang dari 580 anggota parlemen. Keponakan Prabowo itu resmi mengisi jabatan yang sebelumnya diisi Juda Agung. Hingga berita ini ditulis, Prabowo belum mengumumkan posisi wamenkeu yang ditinggalkan Thomas.