TIGA berita di kanal politik Tempo mendapat sorotan pembaca pada Rabu, 21 Januari 2026. Beberapa di antaranya mengenai deklarasi ormas loyalis mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gerakan Rakyat, menjadi partai politik pada 18 Januari 2026.

Selain itu, kekhawatiran atas pelemahan rupiah terhadap biaya haji 2026 dan pemangkasan anggaran untuk program pendidikan profesi guru sebesar Rp 1 triliun juga mendapat perhatian pembaca. Berikut tiga berita paling banyak dibaca di kanal nasional Tempo, kemarin:

Elite NasDem Respons Deklarasi Partai Gerakan Rakyat

WAKIL Ketua Partai NasDem Saan Mustopa mengucapkan selamat atas deklarasi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat menjadi partai politik pada 18 Januari 2026. Menurut Saan, deklarasi ormas loyalis mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat menjadi calon presiden pemilu 2024 itu patut diapresiasi.

“Ucapan selamat lah ya pada Gerakan Rakyat sudah menjadi partai dan itu memang menjadi haknya warga negara ya untuk membuat partai,” kata dia ditemui di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026.

NasDem menjadi salah satu partai yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar  melawan dua paslon lain di Pilpres 2024. Namun, usai kalah, NasDem merapatkan barisan untuk menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Saan pun tak berkomentar perihal pilihan politik partainya di masa lalu. Dia mengatakan bahwa pemilu 2029 masih panjang. Wakil Ketua DPR itu juga tak menanggapi dukungan Partai Gerakan Rakyat agar Anies maju ke Pilpres 2029. “Kita masih belum memikirkan 2029. Sekarang kita masih fokus karena kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo,” kata dia. 

Pelemahan Rupiah Tak Ganggu Biaya Haji 2026

Kementerian Haji dan Umrah menyatakan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi tidak berdampak pada besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 yang harus dibayar jemaah. Pemerintah mengklaim fluktuasi kurs telah diantisipasi sejak awal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan, isu nilai tukar menjadi salah satu pertanyaan masyarakat. Menurut dia, kementeriannya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan risiko kurs karena hal tersebut menjadi kewenangan BPKH.

“Pergerakan dolar maupun riyal terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh BPKH sejak beberapa bulan lalu. Kami tidak ikut dalam hal itu,” ujar Irfan seusai rapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kekhawatiran publik soal potensi kenaikan biaya haji akibat pelemahan rupiah. Tahun sebelumnya, BPIH sempat turun sekitar Rp 2 juta, sehingga muncul pertanyaan apakah tren tersebut dapat bertahan di tengah tekanan nilai tukar. 

DPR Pertanyakan Pemangkasan Anggaran untuk PPG Rp 1 Triliun 

Komisi X DPR mempertanyakan ihwal pemangkasan pos anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Anggota Komisi X DPR Reni Astuti mempertanyakan mengapa pos anggaran untuk kebutuhan guru di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) dipangkas oleh kementerian sebesar Rp 1 triliun.

“Ini kita baru tetapkan APBN, sudah masuk bulan Januari, belum selesai, sudah ada informasi efisiensi ya? jadi efisiensinya ini bahkan di Dirjen GTK itu mencapai 27 persen,” ujar Reni dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Kemendikdasmen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Reni menyayangkan, anggaran yang semula diperuntukkan pos Dirjen GTK – untuk kebutuhan pendidikan guru – dipangkas sebesar Rp 1 triliun, dari Rp 4,1 triliun menjadi Rp 3 triliun. “Apa kabar nanti dengan PPG?” ujarnya.

Di tengah sorotan publik yang berempati pada kesejahteraan guru, Reni mempertanyakan keberpihakan pemerintah untuk kebutuhan pendidikan guru. Menurut dia, pengembangan kompetensi guru harus ditingkatkan. Karena itu, kata dia, anggaran untuk meningkatkan kualitas guru justru harusnya ditingkatkan.

“Setahu saya pembahasan anggaran di 2025 kemarin, Pak Menteri menyampaikan PPG akan ditingkatkan, akan selesai di 2026. Sehingga jumlah guru yang akan mengikuti akan semakin meningkat. Ini ternyata ada pengurangan Rp 1 triliun di 2026,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.