KEMENTERIAN Lingkungan Hidup mengatakan penegakan hukum pidana terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran izin pemanfaatan hutan di Sumatera diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Izin perusahaan itu dicabut karena diduiga menjadi terjadinya banjir Sumatera di akhir November 2025.

“Kami tidak masuk ke ranah sana karena kami semua di dalam koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kami sudah bagi tugas di dalam koordinasi Satgas, jadi kami khusus di bidang non-pidananya,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Rawan di Kantor KLH, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan kelanjutan proses hukum perdata terhadap perusahaan yang melanggar izin lingkungan maupun ketentuan pemanfaatan kawasan hutan akan tetap berjalan. “Jadi, semua lini dijalankan, baik sanksi administrasi, pidana, maupun perdata,” kata dia.

Banjir dan tanah longsor melanda 52 kabupaten dan kora di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada 26 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban meninggal akibat bencana Sumatera itu sebanyak 1.200 per Rabu, 21 Januari 2026.

Pascabencana ini, pemerintah pusat menerjunkan tim untuk menginvestigasi penyebab banjir dan tanah longsor tersebut. Tim  ahli mendapati adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas ke-28 perusahaan yang telah dicabut izinnya tersebut.

“Hasil ahli dari Badan Riset dan Inovasi dan Institut Pertanian Bogor menemukan ada dugaan kerusakan lingkungan,” ujar Rizal.

Temuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin ke-28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas lebih dari satu juta hektare, serta enam perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Menanggapi pencabutan izin itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas menekankan pemerintah harus transparan tentang rencana selanjutnya. Setelah mencabut perizinan, kata Arie, negara perlu memastikan perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan.