KOMISI X DPR mempertanyakan ihwal pemangkasan pos anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Anggota Komisi X DPR Reni Astuti mempertanyakan mengapa pos anggaran untuk kebutuhan guru di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) dipangkas oleh kementerian sebesar Rp 1 triliun.

“Ini kita baru tetapkan APBN, sudah masuk bulan Januari, belum selesai, sudah ada informasi efisiensi ya? jadi efisiensinya ini bahkan di Dirjen GTK itu mencapai 27 persen,” ujar Reni dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Kemendikdasmen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Reni menyayangkan, anggaran yang semula diperuntukkan pos Dirjen GTK – untuk kebutuhan pendidikan guru – dipangkas sebesar Rp 1 triliun, dari Rp 4,1 triliun menjadi Rp 3 triliun. “Apa kabar nanti dengan PPG?” ujarnya.

Di tengah sorotan publik yang berempati pada kesejahteraan guru, Reni mempertanyakan keberpihakan pemerintah untuk kebutuhan pendidikan guru. Menurut dia, pengembangan kompetensi guru harus ditingkatkan. Karena itu, kata dia, anggaran untuk meningkatkan kualitas guru justru harusnya ditingkatkan.

“Setahu saya pembahasan anggaran di 2025 kemarin, Pak Menteri menyampaikan PPG akan ditingkatkan, akan selesai di 2026. Sehingga jumlah guru yang akan mengikuti akan semakin meningkat. Ini ternyata ada pengurangan Rp 1 triliun di 2026,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam ruang rapat itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tak menjawab pertanyaan tersebut. Saat ditanyai dalam wawancara cegat atau doorstep, Mu’ti juga tak menjawab pertanyaan apa pun dari wartawan. Ia tergesa-gesa keluar dari ruangan Komisi X DPR menuju mobil dinasnya. “Maaf, saya harus ke bandara. Saya harus ke bandara ya,” kata Mu’ti.