KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mengatakan telah memberikan sanksi kepada sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ditemukan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Dia menuturkan, per hari ini terdapat 10 SPPG yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara karena kejadian keracunan. Namun, ia tak merinci SPPG yang dimaksudkan. “Salah satunya yang di Mojokerto, Jawa Timur,” ujar Dadan di kompleks DPR pada Selasa, 20 Januari 2025.

Ia menjelaskan, kasus keracunan MBG yang terjadi di Mojokerto disebabkan oleh SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur secara benar, khususnya dalam pemilihan kualitas bahan baku.

Dia mengatakan, kasus keracunan di Mojokerto menjadi alarm bagi SPPG lain untuk menjalankan proyek MBG sesuai SOP. Karenanya, dia mengultimatum pemberian sanksi tegas kepada SPPG yang masih tak membenahi diri.

“Kalau kita menemukan ada pelanggaran yang fatal, kita hentikan agak lama dan tidak diberikan insentif sampai dilakukan perbaikan,” ujar Dadan.

Pada Jumat,9 Januari lalu, sejumlah murid sekolah dan santri di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami keracunan massal usai menyantap menu MBG dengan sajian telur dan soto ayam.

Dadan menyesalkan masih terjadinya kasus keracunan MBG saat ini. Padahal, dia mengklaim, grafik kasus keracunan MBG per Desember lalu telah mengalami tren penurunan.

Dia menuturkan, pada Oktober lalu ditemukan puncak kasus keracunan dengan jumlah 85 kejadian. Namun, kasus tersebut menurun pada November dengan catatan 40 kejadian.

Penurunan tren kasus keracunan MBG juga terjadi pada Desember tahun lalu. Dia mengklaim, terdapat 12 jumlah kejadian keracunan. Sementara di Januari ini, BGN mencatat 10 kasus keracunan.

“Kasus kejadian yang menurun menunjukkan bahwa aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato di acara retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek MBG mencapai 99 persen berdasarkan hasil evaluasi.

Kepala negara mengaku tidak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek MBG. “Dengan kekuangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus diatasi, dan alhamdulillah kami sudah mengatasi, kami sedang atasi terus,” kata Prabowo dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa.

Anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad, menilai klaim Prabowo terhadap tingkat keberhasilan MBG tak sejalan dengan pelbagai persoalan yang terjadi di lapangan seperti tata kelola yang amburadul dan tak transparan, hingga banyaknya jumlah kasus keracunan.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, jumlah kasus keracunan MBG dalam satu tahun pelaksanaannya mencapai angka 20 ribu lebih korban. “Yang disampaikan hanya glorifikasi keberhasilan tanpa pernah dijelaskan transparan indikator apa yang digunakan untuk menyebut proyek ini efektif,” kata Galau.