KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan hasil implementasi kebijakan akreditasi atau grading dalam proyek makan bergizi gratis (MBG) pada tahun lalu. “Ada 30 SPPG yang menjalani grading pada 2025,” kata Dadan usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Januari 2026.

Kendati begitu, dia tak menjelaskan rinci ihwal bagaimana proses dan hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Dadan hanya mengatakan kebijakan tersebut akan dilanjutkan pada 2026 sebagai upaya peningkatan kualitas, baik dalam konteks layanan maupun fasilitas. “Di 2026 kita akan lakukan (grading) lagi,” ujar Guru besar IPB University itu.

Sistem grading SPPG akan diberlakukan mulai 4 Januari 2026. Pada asesmen ini, SPPG akan memperoleh akreditasi keamanan pangan yang terdiri dari tiga grade, yakni grade A atau berstatus unggul; grade B status baik; dan grade C status cukup. 

Pemberian kategori itu akan dipertimbangkan dengan temuan kasus mayor dan minor. Kasus mayor meliputi lokasi bangunan SPPG yang dekat dengan pembuangan sampah sehingga tercium aroma bau, dan menyebabkan lalat masuk; Tidak ada pemantauan suhu saat proses memasak; hingga masih dominan menggunakan peralatan berunsur kayu atau alat berkarat.

Sementara kasus minor meliputi: Lokasi bangunan SPPG sudah berada pada area steril, namun masih ditemukan kerusakan pada sistem drainase, dan dikonfirmasi bakal melakukan perbaikan; terdapat pengendalian bahaya saat proses produksi, namun tak dilakukan pencatatan pada form.

Kemudian, memiliki tim keamanan, dan personil SPPG memahami sistem manajemen keamanan pangan (HACCP), namun tak mendokumentasikan penerapannya; serta ditemukan peralatan memasak dalam kondisi yang tidak laik digunakan.

Sebelum sistem grading, BGN sempat melakukan proses sertifikasi bagi SPPG guna meredam kekhawatiran publik usai rentetan kasus keracunan MBG. 

Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI sejak 6 Januari-23 Desember 2025 terdapat 20.012 penerima manfaat MBG yang menjadi korban keracunan. 

Asesmen sistem grading akan dilakukan oleh lembaga survey, yakni IDSurvey yang berinduk pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 

Dadan menuturkan, untuk sementara IDSurvey menjadi satu-satunya asesor yang akan melakukan asesmen terhadap belasan ribu SPPG di seluruh Indonesia. 

Namun Guru besar IPB University itu tak menjelaskan alasan dan proses ditunjuknya IDSurvey sebagai satu-satunya asesor dalam sistem grading ini. “Hanya pilot project saja, nanti ada lebih dari satu asesor, bahkan dalam bentuk konsorsium,” ujar Dadan pada Ahad, 4 Januari 2026.

Dia menjelaskan, dalam sistem grading ini SPPG atau mitra akan didorong untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Para SPPG yang telah memperoleh akreditasi, nantinya akan diklasifikasikan dengan pemberian insentif yang berbeda-beda sesuai grade. 

“Namun, sementara ini (insentif) disamakan untuk memberikan kesempatan kepada mitra agar memiliki kemampuan guna mengejar kualitas terbaik yang menjadi target BGN,” ucap Dadan.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies, Bakhrul Fikri, menilai pemberlakukan sistem grading oleh BGN dengan desain yang dijalankan saat ini memang terlihat teknokratis dan cenderung berbasis sainstifik. 

Namun, kata dia, alih-alih melakukan perbaikan tata kelola secara holistik, BGN justru berupaya menyederhanakan pelbagai persoalan kompleks dan fundamental dalam proyek MBG dengan memberlakukan sistem grading ini.

Celios, dia melanjutkan, juga menyoroti ihwal besarnya potensi penyelewengan dalam sistem grading lantaran proses asesmen yang tertutup dan hanya dijalankan oleh satu asesor. 

Tak cukup di situ, Bakhrul juga mempertanyakan bagaimana asesmen yang dilakukan terjamin objektif dan kredibel tanpa melibatkan penerima manfaat. 

“Kalau tujuannya memastikan peningkatan kualitas layanan, semestinya penilaian objektif disampaikan dari kacamata penerima manfaat, bukan SPPG,” ujar dia.