PEMERINTAH Kabupaten Bekasi memohon dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada BNPB untuk menghadapi cuaca di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Permintaan itu menyusul banjir yang berdampak kepada 14.855 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bekasi.

“Pemkab Bekasi memohon dukungan OMC mengingat BNPB telah melaksanakan OMC sejak 12 Januari 2026 di wilayah Banten, Tangerang, dan Jawa Barat,” kata Humas BPBD Kabupaten Bekasi dikutip dari siaran resmi yang disiarkan di akun instagram BPBD Kabupaten Bekasi @bpbd_kabbekasi pada Senin, 19 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini menggelar rapat evaluasi penanganan banjir di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertemuan itu dihadiri BNPB, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Kabupaten Bekasi, BPBD Kabupaten Bekasi, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. 

Humas BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan wilayah Vila Mutiara Wanasari, Wanajaya, dan Cibitung sudah surut pagi ini. Jumlah warga terdampak juga mengalami penurunan dari 22.724 KK menjadi 14.855 KK. Namun, status Kabupaten Bekasi saat ini masih dalam kategori Siaga. 

Pemerintah daerah akan mengoptimalisasi fungsi normalisasi sungai. Pemerintah daerah juga berencana merelokasi warga melalui pembangunan rusunawa. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengalihkan garis sempadan sungai (GSS) dan jalan menjadi taman.

Menghadapi banjir, BPBD Kabupaten Bekasi menyiagakan total 70 unit perahu untuk menunjang mobilisasi lapangan. Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar di pengungsian dan pendampingan kesehatan. 

Adapun Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau lokasi banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin, 19 Januari 2026. Gibran meminta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pihak terkait agar turun langsung ke lapangan. Gibran juga meminta mereka memberikan pendampingan kepada warga terdampak.

“Bapak, Ibu ya, ini pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua,” kata dia dikutip keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Senin, 19 Januari 2026.

Menurut Gibran, pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penanganan darurat hingga langkah jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan harus dipastikan tersedia, bersamaan dengan upaya antisipatif agar banjir serupa tidak kembali terulang.