WACANA pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD kembali menuai kritik tajam. Skema ini dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat sekaligus mematikan regenerasi politik di daerah. Sejumlah kalangan menilai gagasan tersebut lebih menguntungkan elite politik ketimbang memperbaiki kualitas demokrasi lokal.

Hasil survei menunjukkan penolakan publik yang signifikan terhadap wacana tersebut. Hanya 5,6 persen responden menyatakan setuju pilkada dipilih DPRD. Sebaliknya, 77,3 persen responden menegaskan pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai dalih biaya politik yang kerap digunakan partai politik tidak ditopang data ilmiah. Menurut dia, klaim bahwa pilkada lewat DPRD lebih murah dan mampu menekan korupsi politik masih asumsi belaka.

“Argumen itu tidak didukung data dan tidak pernah diuji melalui simulasi yang terbuka. Narasi soal biaya tinggi, pencegahan korupsi, atau sinkronisasi pembangunan pusat-daerah hanya asumsi,” kata Mada, Senin, 19 Januari 2026.

Mada mencurigai adanya niat tersembunyi di balik dorongan mengembalikan pilkada ke DPRD. Ia menyebut mekanisme pemilihan di ruang tertutup rawan memperkuat oligarki dan politik kartel. 

“Publik wajar curiga. Mens rea dari ide ini adalah melanggengkan kekuasaan elite, sekaligus mendorong resentralisasi pembangunan,” ujarnya.

Ia juga membantah anggapan pilkada tak langsung akan menekan ongkos politik. Berdasarkan riset kolaboratif Departemen Pemerintahan Fisipol UGM, KITLV Leiden, dan Universitas Ahmedabad terhadap Pilkada 2024, ditemukan mahar politik untuk mendapatkan tiket pencalonan rata-rata mencapai 10 persen dari total biaya kampanye. Sementara alokasi politik uang mencapai 26 persen.

“Pertanyaannya, jika dipilih DPRD, apakah mahar politik justru tidak akan membengkak? Uang itu tidak hilang, hanya berpindah titik transaksi,” kata Mada.

Menurut dia, pemilihan lewat DPRD justru berpotensi memusatkan praktik jual beli suara pada segelintir elite politik. “Alih-alih menghapus biaya gelap, alokasi untuk vote buying bisa dialihkan menjadi mahar politik atau pembelian dukungan anggota DPRD,” ujarnya.

Dampak lain yang dinilai serius adalah menyempitnya ruang politik bagi generasi muda dan kelompok non-elite. Mada menyebut kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung menjadi subordinat lembaga legislatif.

 “Peluang anak muda, kelompok marginal, atau masyarakat biasa untuk maju akan semakin tipis karena kompetisi hanya berputar di lingkar elite,” kata dia.

Sebagai alternatif, Mada mendorong perbaikan tata kelola pilkada tanpa harus kembali ke sistem lama. Ia mengusulkan penguatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye, serta membuka opsi pilkada langsung secara asimetris dengan indikator yang jelas. “Problemnya bukan pada mekanisme langsung, melainkan pada tata kelolanya,” ujar Mada.