Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan Indonesia saat ini tengah berada pada fase krusial dalam merespons dampak nyata perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat. Khususnya, melalui meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah.

Hal ini disampaikan Eddy saat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan bertemu Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA) Dr Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi dalam rangkaian agenda Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi.

Kepada Amna dan jajaran stakeholders UEA bidang Iklim dan Energi Terbarukan, Eddy menyampaikan sebagai Pimpinan MPR, dirinya terus berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim untuk memastikan kebijakan iklim di Indonesia berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan.

Eddy menyampaikan bagi Indonesia perubahan iklim adalah isu lingkungan yang terkait erat dengan persoalan pembangunan berkelanjutan yang menyentuh aspek ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari aspek mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,” ujar Eddy, dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

“RUU ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu,” sambungnya.

Dalam konteks itulah, Eddy menilai dialog dengan UEA menjadi penting, mengingat negara tersebut memiliki pengalaman dalam mengembangkan kebijakan transisi energi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.

Eddy menyampaikan Indonesia terbuka untuk memperkuat kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target NZE 2060 sekaligus memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mitigasi untuk menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Di sinilah pentingnya kolaborasi global baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim,” pungkasnya.

(akd/ega)