MANAJER Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda mengajak masyarakat untuk menolak sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Violla, masyarakat perlu lantang bersuara karena pemerintah telah memiliki sikap yang jelas bakal menghapus sistem pilkada langsung.

Violla mengatakan itu setelah membaca pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan, merevisi Undang-Undang Pilkada bisa menjadi jalan mengubah sistem pilkada. “Artinya, sikap pemerintah soal arah pilkada sudah cukup tebal untuk menuju pemilihan tidak langsung. Karena itu, penolakan harus dilakukan secara masif,” ujar Violla dalam diskusi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Tebet, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut Violla, situasi saat ini tidak lagi sebatas mengantisipasi kemungkinan kembalinya sistem pilkada ala Orde Baru, melainkan sudah menuntut penolakan yang tegas dan terbuka. Ia juga mendorong agar penolakan terhadap pilkada tak langsung tidak berhenti pada perdebatan soal efisiensi dan efektivitas sistem demokrasi.

Ia menekankan pentingnya publik memahami tujuan yang lebih besar di balik dorongan elite partai politik untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD. “Ada tujuan memperkuat konsentrasi kekuasaan di kelompok-kelompok elite politik tertentu,” ujar Violla.

Hal itu juga yang kemudian dianggap menyebabkan wacana penghapusan pilkada langsung muncul di awal kepemimpinan Prabowo. “Maka yang terjadi adalah legasi-legasi demokratisasi yang dibangun dan lahir sejak era reformasi kemudian dipreteli ataupun dieliminasi,” tutur dia.

Violla berpandangan, kentalnya unsur militeristik dalam pemerintahan Prabowo juga terlihat sebagai upaya menjaga kekuasaan yang terpusat. Pada akhirnya, Viola melihat cara Presiden Prabowo menjalankan pemerintah adalah membawa Indonesia dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat).

Sehingga bila dilihat dari sudut pandang yang lebih menyeluruh, Violla meyakini, mengembalikan pilkada ke DPRD hanyalah salah satu cara memusatkan kekuasaan segelintir kelompok elite.

Dia menolak dalih mahalnya ongkos politik yang kerap dikemukakan sebagai alasan penghapusan pilkada langsung. Violla meyakini upaya menghapus pilkada tak langsung adalah salah satu formula memuluskan pergantian suatu negara hukum menjadi negara kekuasaan. “Ada upaya-upaya untuk melakukan sentralisasi kekuasaan dan juga menggembosi partisipasi masyarakat,” ujar Viola. Atas dasar itu, Violla mengajak semua masyarakat berpartisipasi menolak pilkada lewat DPRD.

Isu pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024. Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.

Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo ikut mendukung pilkada lewat DPRD seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Elite keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad, 28 Desember 2025. Dalam pertemuan itu mereka diduga membahas agenda pilkada melalui DPRD.

Partai NasDem juga mendukung wacana pilkada tak langsung itu. Teranyar, Partai Demokrat juga menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Demokrat berubah haluan setelah Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung pada 2014.

PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen yang menolak tegas wacana pilkada lewat DPRD. Penolakan itu berdasarkan hasil rapat kerja nasional atau rakernas I yang digelar pada 10-12 Januari 2026 di Jakarta.