Jakarta –

DPD RI menggelar rapat paripurna ke-6 masa sidang III tahun sidang 2025-2026. Dalam perhelatan ini, senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menginterupsi terkait rencana perkebunan sawit di Papua hingga batalion oleh TNI.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mulanya mempersilakan masing-masing komite untuk menyampaikan rekomendasi pada awal masa sidang 2026. Di akhir penutupan, sejumlah anggota DPD RI menyampaikan interupsinya, termasuk senator Paul Finsen.

“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Finsen dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026).

Finsen juga menyoroti pembentukan batalion terkait ketahanan pangan di sana. Paul mengatakan yang dibutuhkan Papua adalah sekolah dan rumah sakit, bukan markas TNI.

“Yang kedua, itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” ujar Finsen.

“Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI Sultan mengatakan akan menampung semua masukan. Ia menyebut akan berusaha mencari jadwal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” imbuhnya.

(dwr/maa)